This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Suharyono, Suharyono (1999) TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI TANAH SETELAH BERLAKUNYA UU NO. 21 TAHUN 1997. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.
|
Text
Cover.pdf Download (359kB) | Preview |
|
|
Text
Abstrak.pdf Download (122kB) | Preview |
|
|
Text
Daftar isi.pdf Download (780kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 1.pdf Download (2MB) | Preview |
|
|
Text
Bab 2.pdf Download (1MB) | Preview |
|
|
Text
Bab 3.pdf Download (4MB) | Preview |
|
|
Text
Bab 4.pdf Download (1MB) | Preview |
|
|
Text
Bab 5.pdf Download (747kB) | Preview |
|
|
Text
Daftar Pustaka.pdf Download (292kB) | Preview |
Abstract
Manusia sebagai makhluk tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dan adanya orang lain. Ia disebut "Zoon Politicon", artinya manusia sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya, jadi makhluk yang suka bermasyarakat. Dan oleh karena sifatnya yang suka bergaul satu sama lainnya, maka manusia disebut makhluk sosial. Hasrat untuk hidup bersama memang telah menjadi pembawaan manusia dan merupakan suatu keharusan untuk melangsungkan hidupnya. Persatuan manusia yang timbul dari kodrat yang sama itu lazim disebut masyarakat. Adapun rumusan masalah dalam pembahasan ini adalah 1). Bagaimana proses jual beli tanah setelah berlakunya UU No. 21 tahun 1997? 2). Bagaimana tinjauan hukum islamterhadap jual beli tanah setelah berlakunya UU No.21 Tahun 1997? Dalam pembahasan ini digunakan beberapa metode yaitu metode deduktif, metode induktif dan metode komparatif. Metode deduktif yaitu metode yang digunakan untuk mengambil kesimpulan dari realita realita yang umum menjadi kesimpulan yang khusus atau menguraikan hal hal yang bertujuan ke arah kesimpulan yang khusus dari hasil penelitian. Metode induktif yaitu suatu metode yang berangkat dari fakta fakta yang khusus, peristiwa peristiwa yang kongkrit kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum/generalisasi. Metode komparatif yaitu suatu analisa data dengan cara membandingkan data data yang ada, kemudian dari data data tersebut dicari perbedaannya, hubungan atau persamaannya kemudian dari kesimpulan tersebut baru diambil pengertiannya. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa proses jual beli tanaha setelah berlakunya undang undang No.21 tahun 1997 adalah harus memenuhi rukun jual beli tanah, sebelum akta pemindahan hak atas tanah ditandatangani oleh PPAT, wajib pajak harus membayar pajak dengan menyerahkan bukti pembayaran yaitu foto copi surat setoran pajak dan menunjukkan aslinya. Proses jual beli tanah setelah berlakunya undang undang No. 21 tahun 1997 yaitu harus membayar pajak dan harus dibuatkan akta PPAT adalah tidak bertentangan dengan hukum islam. Pajak diwajibkan dengan tujuan sebagai salah satu sumber pemasukan bagi negara dan dikeluarkan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, sedang akta PPAT adalah sebagai alat bukti yang kuat bila dikemudian hari terjadi perselisihan atau pertikaian.
Statistic
Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Creators: |
|
||||||
Subjects: | Hukum Islam Jual Beli |
||||||
Keywords: | Hukum Islam; Jual Beli; Tanah | ||||||
Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Ekonomi Syariah | ||||||
Depositing User: | Editor : Abdun Nashir------ Information------library.uinsby.ac.id | ||||||
Date Deposited: | 26 Jan 2017 08:38 | ||||||
Last Modified: | 07 Dec 2017 17:10 | ||||||
URI: | http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/14902 |
Actions (login required)
View Item |