This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Nisa', Laila Nurin (2017) IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 05 TAHUN 2009 TENTANG PENEBANGAN KAYU RAKYAT DAN TATA USAHA KAYU RAKYAT DI KABUPATEN MOJOKERTO. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.
|
Text
Cover.pdf Download (6MB) | Preview |
|
|
Text
Abstrak.pdf Download (361kB) | Preview |
|
|
Text
Daftar Isi.pdf Download (481kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 1.pdf Download (2MB) | Preview |
|
|
Text
Bab 2.pdf Download (1MB) | Preview |
|
|
Text
Bab 3.pdf Download (1MB) | Preview |
|
|
Text
Bab 4.pdf Download (3MB) | Preview |
|
|
Text
Bab 5.pdf Download (586kB) | Preview |
|
|
Text
Daftar Pustaka.pdf Download (532kB) | Preview |
Abstract
Permasalahan yang dikaji di dalam penelitian ini ada dua yaitu : 1. Implementasi perda nomor 05 Tahun 2009 tentang penebangan kayu rakyat dan tata usaha kayu rakyat di Kabupaten Mojokerto? 2. Pemanfaatan kayu di dalam tata usaha kayu rakyat sebelum dan sesudah adanya Perda Nomor 05 Tahun 2009 ? Skripsi ini menggunakan metode Kualitatif. Menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Model wawancara yang digunakan adalah wawancara berstruktur dan dalam pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling.Hasil Penelitian ini adalah: Pertama, Implementasi Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2009 sudah berjalan sebagaimana mestinya,masyarakat semakin sadar akan adanya peraturan tentang izin tebang kayu dan cara pemanfaatan kayu. Kedua cara memperoleh perizinan tersebut sdudah sangat mudah dan dapat dijangkau siapapun. Sebagai sebuah sumberdaya, hutan rakyat memberikan banyak manfaat terhadap pemiliknya, baik manfaat secara ekologis maupun secara ekonomis, baik secara material maupun immaterial. Saat ini telah banyak dikembangkan tanaman jati varietas unggul (genjah) seperti jati unggul nusantara, jati emas, jati super dan jati plus perhutani yang diharapkan dapat berproduksi dalam kurun waktu yang relatif singkat dan dapat diperoleh nilai produksi yang cukup menjanjikan.Dalam rangka mendorong bergeraknya sektor Kehutanan dengan dukungan ekonomi rakyat, perlu pengakuan, perlindungan dan tertib peredaran hasil hutan dari hutan hak atau lahan masyarakat atau kebun masyarakat. Untuk itu pemerintah telah melakukan debirokratisasi dan deregulasi peraturan tentang Tata Usaha Kayu Rakyat. Hal ini tentu disambut gembira oleh segenap masyarakat, karena “Jika sesuai dengan peraturan” rakyat akan lebih mudah dan dilindungi privatisasinya dalam memiliki, mengangkut dan memperniagakan kayu rakyat.
Statistic
Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creators: |
|
||||||
| Subjects: | Lingkungan Hidup | ||||||
| Divisions: | Fakultas Ushuluddin dan Filsafat > Filsafat Politik Islam | ||||||
| Depositing User: | Nisa' Laila Nurin | ||||||
| Date Deposited: | 14 Mar 2017 06:38 | ||||||
| Last Modified: | 14 Mar 2017 06:38 | ||||||
| URI: | http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/15908 |
Actions (login required)
 |
View Item |
