Tinjauan hukum Islam terhadap praktik gadai sepeda motor di Desa Pancor Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Rahemah, Nur (2012) Tinjauan hukum Islam terhadap praktik gadai sepeda motor di Desa Pancor Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Nur Rahemah C02208149 ok.pdf
Download (11MB)

Official URL: http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/17135

Abstract

Masalah yang diteliti dalam skripsi ini yaitu Pertama : Bagaimana praktik gadai sepeda motor di desa Pancor Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep? Kedua : Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik gadai sepeda motor di desa Pancor Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep. Dalam menjawab permasalahan tersebut menggunakan penelitian Kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif dari pengamatan atau sumber-sumber tertulis. Maka data yang diperoleh baik primer maupun skunder dianalisis menggunakan metode deskriptif, yaitu menerangkan serta menjelaskan secara mendalam terhadap semua aspek yang berkaitan dengan masalah penelitian. Adapun metode pembahasan menggunakan induktif yaitu dengan melihat fakta dan data hasil penelitian tersebut kemudian dianalisis dengan hukum Islam yang bersifat umum dan diakhiri dengan kesimpulan. Untuk mengantarkan pembahasan tentang praktik gadai tersebut, penulis menjelaskan masalah praktik gadai sepeda motor yang terjadi di desa Pancor Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep. Jika dalam waktu yang ditentukan rahin tidak dapat menebus maka sepeda motor yang dijadikan jaminan itu otomatis jadi milik murtahin. Sedangkan hutang rahin lebih kecil nilainya dari marhun. Adapun basil penelitian yang penulis dapatkan, bahwa praktik gadai sepeda motor di desa Pancor Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep adalah sebagai berikut: Pertama praktik gadai scpcda motor adalah sah. Kedua dalam pcnjelasan praktik memuat landasan dasar hukum tentang gadai tetapi dalam gadai yang dibahas dalam masalah ini dapatlah dijelaskan hukumnya dilarang karena ada unsur ketidakadilan dalam praktik tersebut jika si rahin tidak dapat menebus dalam waktu yang ditentukan, maka secara otomatis kepemilikan barang gadai pindah ke tangan murtahin. Sedangkan hutang rahin lebih kecil nilainya dari marhun.