Analisis putusan hakim dalam perkara cerai gugat karena isteri murtad di Pengadilan Agama Mojokerto: study kasus No. Perkara: 0494/Pdt.G/2011/PA.Mr

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Maulidya, Chistya (2012) Analisis putusan hakim dalam perkara cerai gugat karena isteri murtad di Pengadilan Agama Mojokerto: study kasus No. Perkara: 0494/Pdt.G/2011/PA.Mr. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Chistya Maulidya C01208100 ok.pdf
Download (12MB)

Official URL: http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/17173

Abstract

Skripsi ini merupakan hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan: Apa yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Mojokerto dalam memutus perkara perceraian karena isteri murtad? Mengapa dalam amar putusan Pengadilan Agama Mojokerto No. 0494/Pdt.G/2011 /PA.Mr tidak menggunakan fasakh karena riddah tetapi menggunakan talaq ba'in sughra? Dan bagaimana analisis terhadap putusan majelis hakim Pengadilan Agama Mojokerto dalam perkara cerai gugat karena isteri murtad? Data penelitian dihimpun dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan serta didukung data lapangan dengan teknik dokumentasi dan wawancara. Selanjutnya data yang telah dihimpun dianalisis dengan metode deskriptif analistis, yaitu suatu metode yang memaparkan dan menggambarkan data yang telah terkumpul dengan menggunakan pola pikir deduktif. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa dalam putusan Nomor: 0494/Pdt.G/2011/PA.Mr, Pengadilan Agama Mojokerto menjatuhkan talaq bain Sughra perceraian karena isteri murtad, dengan dasar Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b dan h) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dan selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan dan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa putuskan perkara cerai gugat karena isteri murtad, hakim PA Mojokerto menggunakan amar putusan talaq bain sughra adalah kurang tepat. Hal ini dikarenakan dalam mengambil keputusan majelis hakim PA Mojokerto berpedoman pada "Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 20I0" yang belum direvisi oleh Mahkamah Agung dan tidak menggunakan ketentuan dalam pasal 75 KHI yang menyatakan bahwa keputusan pembatalan tidak berlaku surut terhadap perkawinan yang batal (fasakh) karena salah satu pihak murtad. Jadi Amar putusan perceraian yang alasannya disebabkan karena riddah (murtad) adalah fasakh bukan talaq ba'in sughra.