This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Rahman, Abdur (2014) ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PEWARISAN HARTA PUSAKA TINGGI TIDAK BERGERAK DALAM MASYARAKAT ADAT DI KANAGARIAN PARIANGAN. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.
|
Text
Cover.pdf Download (156kB) | Preview |
|
|
Text
Abstrak.pdf Download (97kB) | Preview |
|
|
Text
Daftar Isi.pdf Download (105kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 1.pdf Download (523kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 2.pdf Download (527kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 3.pdf Download (303kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 4.pdf Download (217kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 5.pdf Download (98kB) | Preview |
|
|
Text
Daftar Pustaka.pdf Download (193kB) | Preview |
Abstract
Skripsi dengan judul: “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PEWARISAN HARTA PUSAKA TINGGI TIDAK BERGERAK DALAM MASYARAKAT ADAT DI KANAGARIAN PARIANGAN” ini merupakan hasil penelitian lapangan (field research) untuk menjawab dua pertanyaan. Pertama, bagaimana praktek pewarisan harta pusaka tinggi tidak bergerak dalam masyarakat adat di Kanagarian Pariangan? Kedua, bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktek pewarisan harta pusaka tinggi tidak bergerak dalam masyarakat adat di Kanagarian Pariangan?
Untuk menjawab pertanyaan di atas, penulis melakukan penelitian langsung dan mengumpulkan data dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Wawancara ini dilakukan di Nagari Pariangan sesuai dengan keluarga yang pernah melakukan praktek pewarisan harta pusaka tinggi, mereka yang diwawancarai adalah Sutan Batuah, Ibu Syamsiar serta Datuak Rajo Basa. Selanjutnya data yang telah dihimpun dianalisis menggunakan metode deskriptif dan pola pikir induktif.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktek pewarisan harta pusaka tinggi tidak bergerak dalam masyarakat adat di Kanagarian Pariangan didasari kepada hukum adat Minangkabau, berdasarkan hukum adat Minangkabau harta pusaka tinggi diwariskan dan dikelola oleh kemenakan perempuan, karena harta pusaka tinggi diwariskan secara kolektif sudah dilaksanakan sesuai dengan hukum kewarisan adat yang berlaku di Minangkabau
Berdasarkan analisa hukum kewarisan Islam, praktek tersebut tidak bertentangan dengan hukum kewarisan Islam. Karena harta pusaka tinggi di Minangkabau bukan milik pribadi melainkan dimiliki secara kolektif dalam suatu keluarga. Karena harta pusaka tinggi bukan milik pribadi tentu tidak memenuhi syarat untuk dilakukan pewarisan secara hukum Islam.
Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka harta pusaka tinggi di Minangkabau mirip dengan harta wakaf, tetapi bukan harta wakaf; mirip juga dengan harta hibah tetapi bukan hibah. Harta pusaka tinggi ini dimiliki secara bersama-sama yang sewaktu-waktu bisa dipinjamkan oleh salah satu anggota keluarga yang membutuhkannya. Penulis berharap adat Minangkabau ini bisa dipertahankan, agar semua keluarga bebas dari kemiskinan.
Statistic
Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | Suis Qaim Abdullah | ||||||
| Creators: |
|
||||||
| Subjects: | Hukum Islam > Waris | ||||||
| Keywords: | Hukum Islam; Waris; Harta Pusaka | ||||||
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Keluarga Islam | ||||||
| Depositing User: | Editor : Yuhyil Ayda------ Information------library.uinsby.ac.id | ||||||
| Date Deposited: | 13 Apr 2015 03:38 | ||||||
| Last Modified: | 13 Apr 2015 03:38 | ||||||
| URI: | http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/1718 |
Actions (login required)
 |
View Item |
