This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Mubarak, Amalia Riski (2014) ANALISIS YURIDIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA NOMOR: 0491/Pdt.P/2012/PA BANGKALAN TENTANG IS|BAT NIKAH. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.
|
Text
Cover.pdf Download (89kB) | Preview |
|
|
Text
Abstrak.pdf Download (25kB) | Preview |
|
|
Text
Daftar isi.pdf Download (44kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 1.pdf Download (86kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 2.pdf Download (221kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 3.pdf Download (118kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 4.pdf Download (31kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 5.pdf Download (25kB) | Preview |
|
|
Text
Daftar Pustaka.pdf Download (25kB) | Preview |
Abstract
Skripsi ini membahas tentang is|bāt nikah dengan judul “Analisis Yuridis Penetapan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor: 0491:/Pdt.P/2012/PA. Bkl tentang Is|bāt Nikah” dengan rumusan masalah, pertama: Apa pertimbangan hakim dalam melakukan penetapan is|bāt nikah, kedua: Bagaimana analisis yuridis tentang penetapan is|bāt nikah pasca berlakunya UU No.1 Tahun 1974.
Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan menggunakan teknik analisis deduktif, yaitu menggambarkan hasil penelitian diawali dengan mengemukakan kenyataan yang bersifat umum dari hasil penelitian tentang ketidaksesuaian kebijakan hakim tentang penetapan is|bāt nikah setelah tahun 1974 dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kemudian dicocokkan dengan teori atau dalil yang bersifat khusus tentang is|bāt nikah. Data yang digunakan adalah putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 0491/Pdt.P/2012/PA.Bkl, beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait serta literatur lain yang berhubungan dengan masalah tersebut.
Berdasarkan dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa ada ketidak sesuaian antara penetapan hakim dengan undang-undang yang berlaku yang mengatur perkara is|bāt nikah. Dalam undang-undang yang berlaku dijelaskan bahwa pernikahan yang boleh diis|bātkan adalah pernikahan yang dilangsungkan sebelum tahun 1974, namun hakim menerapkan sebaliknya. Selain itu dasar hukum yang diambil oleh hakim masih rancu, sehingga perlu adanya pembatasan dalam penerapannya.
Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam perlu adanya pembatasan dalam penerapannya agar tidak menimbulkan problem baru dalam masyarakat. Untuk pernikahan setelah tahun 1974, seharusnya diberi batasan waktu agar budaya nikah sirri tidak terus-menerus menjamur dalam masyarakat. Apabila tidak ada pembatasan waktu dalam penetapan is|bāt nikah tersebut, maka masyarakat akan dengan mudah melakukan nikah sirri dan kemudian mengis|bātkannya ke pengadilan.
Statistic
Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | Sam’un | ||||||
| Creators: |
|
||||||
| Subjects: | Nikah | ||||||
| Keywords: | Isbat Nikah; Pengadilan Agama | ||||||
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Keluarga Islam | ||||||
| Depositing User: | Editor : Yuhyil Ayda------ Information------library.uinsby.ac.id | ||||||
| Date Deposited: | 14 Apr 2015 04:25 | ||||||
| Last Modified: | 14 Apr 2015 04:25 | ||||||
| URI: | http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/1766 |
Actions (login required)
 |
View Item |
