This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Ningtias, Rahmiyanti (2017) Analisis hukum Islam terhadap prosedur penyitaan barang jaminan pada pembiayaan murabahah bermasalah di PT. BPRS Bakti Makmur Indah Kantor Cabang Krian-Sidoarjo. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.
|
Text
Cover.pdf Download (264kB) | Preview |
|
|
Text
Abstrak.pdf Download (271kB) | Preview |
|
|
Text
Daftar Isi.pdf Download (290kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 1.pdf Download (562kB) | Preview |
|
Text
Bab 2.pdf Download (868kB) |
||
|
Text
Bab 3.pdf Download (733kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 4.pdf Download (558kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 5.pdf Download (277kB) | Preview |
|
Text
Daftar Pustaka.pdf Download (283kB) |
Abstract
Skripsi yang berjudul Analisis Hukum Islam terhadap Prosedur Penyitaan Barang Jaminan pada Pembiayaan Murabahah Bermasalah di PT. BPRS Bakti Makmur Indah KC Krian-Sidoarjo adalah hasil penelitian lapangan (field research)untuk menjawab pertanyaan tentang: (1)Bagaimana prosedur penyitaan barang jaminan pada pembiayaan bermasalah di PT. BPRS Bakti Makmur Indah KC Krian-Sidoarjo (2) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap prosedur penyitaan barang jaminan pada pembiayaan murabahah bermasalah di PT. BPRS Bakti Makmur Indah KC Krian-Sidoarjo. Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik wawancara (interview) dan observasi, setelah data terkumpul , kemudian data diolah dan dianalisis dengan metode deskriptif dengan pola pikir deduktif yaitu penyimpulan data yang bertitik tolak dari teori pembiayaan murabahah dan barang jaminan untuk menganalisis prosedur penyitaan barang jaminan terhadap pembiayaan murabahah bermasalah di PT. BPRS Bakti Makmur Indah KC Krian-Sidoarjo. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, sebelum dilakukan penyitaan terhadap barang jaminan di BPRS Bakti Makmur Indah ada beberapa upaya yang dilakukan, yaitu dengan memberikan peringatan secara lisan dan secara tertulis. Akan tetapi yang terjadi di salah satu pembiayaan murabahah bermasalah, pihak BPRS hanya melakukan peringatan secara lisan tidak melampirkan surat peringatan kepada nasabah. Menurut pandangan hukum Islam saat terjadi pembiayaan bermasalah perlu adanya surat peringatan atau akta sejenis, karena dengan surat peringatan nasabah dapat dikatakan ingkar janji/wanprestasi sehingga bisa dikenakan sanksi atas perbuatannya tersebut. Sejalan dengan kesimpulan tersebut, maka disarankan dalam mengidentifikasi pembiayaan baru lebih ditingkatkan agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah lagi. Dan dalam penyelesaian kredit bermasalah hendaknya tidak memandang besar atau kecilnya nilai pembiayaan tersebut, jika terjadi pembiayaan bermasalah maka penyelesaiannya menggunakan prosedur yang sesuai dengan ketentuan yang ada yang berdasarkan dari Fatwa DSN MUI dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
Statistic
Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Creators: |
|
||||||
Subjects: | Hukum Islam | ||||||
Keywords: | Penyitaan barang; Murabahah | ||||||
Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Ekonomi Syariah | ||||||
Depositing User: | yantiningtias Rahmi | ||||||
Date Deposited: | 07 Aug 2017 08:17 | ||||||
Last Modified: | 07 Aug 2017 08:17 | ||||||
URI: | http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/18518 |
Actions (login required)
View Item |