Tinjauan hukum islam dan undang-undang no. 41 tahun 2004 terhadap penguasaan tanah wa kaf secara sepihak oleh nadir : studi kasus wakaf tanah di yayasan masjid al-mustajabah pandigiling, Surabaya

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Patih, Husnama (2017) Tinjauan hukum islam dan undang-undang no. 41 tahun 2004 terhadap penguasaan tanah wa kaf secara sepihak oleh nadir : studi kasus wakaf tanah di yayasan masjid al-mustajabah pandigiling, Surabaya. Undergraduate thesis, UIN Sunan AMpel Surabaya.

	Text Cover.pdf Download (4MB)
Preview	Text Abstrak.pdf Download (312kB) | Preview
Preview	Text Daftar Isi.pdf Download (238kB) | Preview
Preview	Text Bab 1.pdf Download (606kB) | Preview
	Text Bab 2.pdf Download (753kB)
	Text Bab 3.pdf Download (375kB)
Preview	Text Bab 4.pdf Download (442kB) | Preview
Preview	Text Bab 5.pdf Download (319kB) | Preview
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (326kB)

Abstract

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan (Field Research) tentang “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Terhadap Penguasaan Tanah Wakaf Secara Sepihak oleh Nadir (Studi Kasus Wakaf Tanah di Yayasan Masjid Al-Mustajabah Pandigiling, Surabaya)”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaaan terkait masalah yang terjadi di Pandigiling di mana sebuah tanah wakaf yang diserahkan kepada Masjid Al-Mustajabah Pandigiling surabaya ini dikuasai oleh seorang nadir yang tidak pernah sekalipun melakukan pelaporan kepada Mauqu>f ‘alaih selaku yang diberi wakaf.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan mengunakan pola pikir induktif dan analisis data menggunakan deskriptif, yakni mengungkapkan realitas terkait Penguasaan tanah wakaf secara sepihak oleh nadir. Lantas menggunkan metode penelitian deskriptif melalui Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 sebagai pisau analisis.Penelitian ini menghasilkan fakta bahwa yang dilakukan oleh nadir ini dilakukan atas dasar sadar, bahwa tanah yang diwakafkan dan bangunan berupa SD Mustajabah yang kini telah berdiri di atasnya dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Hal ini terbukti sejak awal diserahkannya tanah wakaf, dibangunnga gedung hingg berlasungnya Kegiatan Belajar Mengajar tahung 1977 sampai saat ini tidak pernah melaporkann perkembangan yang terjadi, padahal dari waqif mengamanatkan bahwasannya wakaf yang diberikan adalah diperuntukkan untuk perkembanan Masjid Al-Mustajabah. Oleh KHI tidak memperbolehkan apa yang dilakukan oleh nadir karena tidak melakukan sebagaimana yang diamanahkan oleh waqif dan Mauqu>f ‘alaih. Sementara itu Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 juga tidak membenarkan apa yang dilakukan oleh nadir, terlebih karena pelaksanaan serah terima yang dilakukan oleh waqif, Mauqu>f ‘alaih, dan nadir tidak dibuatkan hitam di atas putih dan tidak tertib administrasi sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga pemerintah tidak mempunyai kewenangan untuk ikut campur dalam masalah tersebut. Secara keseluruhan keduanya tidak membenarkan apa yang dilakukan oleh nadir terhadap harta wakaf yang diperuntukkan untuk Masjid Al-Mustajabah.Sejalan dengan kesimpulan di atas, waqif, Mauqu>f ‘alaih, nadir dan seluruh pihak yang terlibat lainnya, penulis menyarankan untuk lebih melangkapi dan melegalkan semua yang diperlukan sesuai peraturan adminitrasi yang berlaku di Indonesia, serta hendaknya dalam penunjukan seorang nadir, atau organisasi, maupun badan dengan mempertimbangkan hal yang mendasar sebagaimana yang disyaratkan oleh syariat dan perundang-undangan yang berlaku.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Patih, Husnama husnamafatih08@gmail.com UNSPECIFIED
Subjects:	Wakaf
Keywords:	Tanah wakaf; studi kasus
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Ekonomi Syariah
Depositing User:	PATIH HUSNAMA
Date Deposited:	10 Aug 2017 04:49
Last Modified:	10 Aug 2017 04:49
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/19039

Actions (login required)

View Item