Pandangan organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama terhadap wacana pemimpin non Muslim: studi pandangan dari tokoh PWNU dan PW GP Ansor Jawa Timur

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Rokhmana, Novya Dana (2017) Pandangan organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama terhadap wacana pemimpin non Muslim: studi pandangan dari tokoh PWNU dan PW GP Ansor Jawa Timur. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Novya Dana Rokhmana_E04213079.pdf
Download (1MB)

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengertian pemimpin menurut tokoh PWNU dan PW GP Ansor Jawa Timur, untuk memahami apa saja syarat-syarat seorang pemimpin menurut pandangan tokoh PWNU dan PW GP Ansor Jawa Timur, dan untuk mengetahui dan memahami pandangan PWNU dan PW GP Ansor Jawa Timur tentang wacana pemimpin non-Muslim. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian deskriptif fenomenologi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi, pada sumber yang terkait dengan fokus penelitian yang telah penulis pilih menggunakan teknik purposive sample. Hasil dari penelitian ini, pemimpin dalam pandangan tokoh PWNU adalah orang yang mengatur masyarakat yang ia pimpin dengan berlandaskan syari’at dalam jalan Allah untuk mendapatkan ridho-Nya, sedangkan dalam pandangan tokoh GP Ansor, pemimpin adalah seseorang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi orang yang dipimpin untuk melakukan sesuai yang dikehendaki oleh seorang pemimpin, yakni untuk diarahkan kepada kebaikan dan kesejahteraan. Menurut tokoh dari kedua lembaga ini, mengangkat seorang pemimpin hukumnya adalah wajib. Adapun syarat-syarat seorang pemimpin adalah mempunyai cerminan sifat wajib Rasul, yakni shiddiq, amanah, tabligh, dan fathonah. Dalam pandangan tokoh dari kedua lembaga ini, pemimpin sebaiknya adalah seorang muslim, yang mana mengacu pada hasil Muktamar NU tahun 1999. Akan tetapi non-Muslim berkesempatan untuk menjabat pada posisi pelaksana atau tehnis, jika dalam keadaan darurat. Yakni jika dalam bidang tertentu tidak ada seorang muslim yang berkemampuan, jika seorang muslim berkemampuan tapi ada indikasi berkhianat, jika kepemimpinan non-Muslim tersebut membawa manfaat, dan jika di wilayah tertentu mayoritas penduduknya adalah non-Muslim.