This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Nugroho, Irzak Yuliardy (2014) STUDI HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI HUKUM KEJAHATAN PERETASAN WEBSITE PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JEMBER NO.253/Pid.B/2013/PN.JR. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel.
|
Text
Cover.pdf Download (1MB) | Preview |
|
|
Text
Abstrak.pdf Download (51kB) | Preview |
|
|
Text
Daftar Isi.pdf Download (86kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 1.pdf Download (275kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 2.pdf Download (339kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 3.pdf Download (218kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 4.pdf Download (211kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 5.pdf Download (123kB) | Preview |
|
|
Text
Daftar Pustaka.pdf Download (47kB) | Preview |
Abstract
Data dihimpun melalui pembacaan dan kajian teks, yang selanjutnya
diolah dengan beberapa tahap yaitu Editing, yaitu pemeriksaan kembali terhadap
semua data yang telah diperoleh. Organizing, yaitu menyusun dan
mensistematiskan data-data yang telah diperoleh, dan Analyzing, yaitu
menganalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis.
Hasil penelitian menjelaskan bahwa dalam hukum pidana Islam, tindak
pidana peretasan terdapat unsur mengakses komputer dan/atau sistem elektronik
milik orang lain tanpa izin (melawan hukum) yang diatur dalam Pasal 30 ayat (1)
Undang-Undang No.11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
bisa dianalogikan seperti memasuki rumah orang lain tanpa izin, perbuatan
tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh Islam dikarenakan keduanya
terdapat persamaan illat, yaitu tanpa izin. Dikarenakan tidak adanya ketentuan
dalam nas} mengenai tindak pidana ini, maka tindak pidana mengakses
komputer/sistem elektronik milik orang lain tanpa izin (melawan hukum) dalam
Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) bisa dikategorikan Jarimah Ta’zi>r yang
diserahkan kepada ulil amri, dalam hal ini pemerintah, baik penentuan maupun
pelaksanaanya.
Sejalan dengan kesimpulan di atas, sebaiknya penegak hukum
menerapkan hukuman yang berat terhadap kejahatan dunia maya dengan
mempertimbangkan aspek kerugian, mudahnya mendapat akses teknologi
informasi pada zaman teknologi saat ini, juga sulitnya melacak pelaku kejahatan
serta semakin beragamnya modus berbagai kejahatan dunia maya. Hendaknya
masyarakat pembaca ikut berpartisipasi, turut serta mencegah dan meminimalisir
kejahatan jenis ini. Juga hendaknya masyarakat pembaca menggunakan
Teknologi Informasi secara bijak agar menimbulkan manfaat juga kemudahan
dalam berbagai hal. Bukan sebaliknya, menyalahgunakan sehingga menimbulkan
kerugian bagi pihak lain juga masyarakat pada umumnya.
Statistic
Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | Siti Dalilah Candrawati | ||||||
| Creators: |
|
||||||
| Subjects: | Hukum | ||||||
| Keywords: | Sanksi hukum Kejahatan peretasan website presiden republik Indonesia dalam putusan pengadilan negeri; Putusan Pengadilan Negeri. | ||||||
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Siyasah Jinayah | ||||||
| Depositing User: | Editor : Kuntum L.R------ Information------library.uinsby.ac.id | ||||||
| Date Deposited: | 20 Apr 2015 07:59 | ||||||
| Last Modified: | 20 Apr 2015 07:59 | ||||||
| URI: | http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/2064 |
Actions (login required)
 |
View Item |
