Tinjauan hukum Islam terhadap praktek pembagian warisan kepada ahli waris pengganti: studi kasus pada Ibu Senen dan Bapak Kasiran di Desa Kasiyan Kecamatan Puger Kabupaten Jember

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Wijayanto, Hendra (2012) Tinjauan hukum Islam terhadap praktek pembagian warisan kepada ahli waris pengganti: studi kasus pada Ibu Senen dan Bapak Kasiran di Desa Kasiyan Kecamatan Puger Kabupaten Jember. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Hendra Wijayanto_C01207091.pdf
Download (966kB)

Official URL: http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/21685

Abstract

Skripsi ini merupakan hasil penelitian Lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan sebagai berikut: 1 Bagaimana deskripsi pembagian warisan kepada ahli waris pengganti di Desa Kasiyan Kecamatan Puger Kabupaten Jember 2 Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pembagian warisan kepada ahli waris pengganti di desa Kasiyan Kecamatan Puger Kabupaten Jember. Dalam penelitian ini, data primer yang dikumpulkan melalui wawancara dengan data sekunder melalui teknik dokumenter kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif dan kesimpulan dipraktis dengan logika deduktif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa mbah Kasiran dan mbah Senen membagikan lahan sawah dengan luas 5280 m² kepada para ahli warisnya yang bernama Suparman, Supeno, Suparno, Titi dan Budi. Ahli waris yang bernama Suparno telah meninggal dunia sebelum pembagian harta warisan tersebut. Akhirnya peran Suparno digantikan oleh anaknya yang bernama Radit. Dalam hal ini Radit memperoleh bagian lebih banyak dengan alasan keadilan. Namun Titi sebagai ahli waris lainnya tidak terima dan akhirnya marah-marah. Dalam pembagian harta tersebut tidak langsung dimilki oleh ahli waris, namun harta tersebut akan dimilki setelah mbah Kasiran dan Senen meninggal. Adapun tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta waris kepada ahli waris pengganti sebelum pewaris meninggal menurut pandangan para ulama dan fiqih disebut dengan hibah, dan dalam KHI tidak boleh lebih dari 1/3 harta, namun menurut hukum adat jawa itu disebut warisan karena terdapat salah satu cara pembagian adat yang disebut penggantian atau pengoperan harta warisan. Diharapkan pewaris memberikan harta-hartanya dalam status hibah, bukan dengan hal waris. Supaya dalam hal sedikit banyaknya harta tidak menjadi masalah dan bahkan tidak memutuskan tali kekerabatan antar sesamanya. Dan diharapkan para ahli waris yang tidak terima dengan pembagian tersebut, supaya berlapang dada dan menyadari hikmah-hikmah dari semua itu.