Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap putusan PN tentang korupsi: studi kasus korupsi APBD 2009 oleh Sekwan di Kota Madiun

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Kusaeri, Ahmad (2012) Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap putusan PN tentang korupsi: studi kasus korupsi APBD 2009 oleh Sekwan di Kota Madiun. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Preview

Text
Ahmad Kusaeri_C03208042.pdf
Download (5MB) | Preview

Official URL: http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/21749

Abstract

Skripsi ini adalah hasil pcnelitian kualitatif untuk menjawab pertanyaan: bagaimana pertimbangan Hakim PN Kota Madiun terhadap kasus korupsi yang dilakukan oleh sekretaris dewan DPRD Kota Madiun, Bagaimana sanksi pidana terhadap tindak pidana korupsi APBD 2009 Kabupaten Madiun oleh sekretaris Dewan tentang ikut serta melakukan tindak pidana korupsi, Dan bagaimana tinjauan pidana islam terhadap kasus korupsi tersebut. Pcnclitian ini bersifat dcskriptif analitis dan jenis bahan yang dipergunakan adalah bahan primer dan sekundcr sedangkan teknik pcngumpulan data dengan menggunakan studi dokumen yakni mengkaji isi bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, artikcl, observasi, wawancara dan sumber lain yang berkaitan dengan penulisan ini. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan Hakim dalam memut uskan kasus Korupsi APBD Kabupaten Madiun, adalah tidak terbuktinya sccara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebgaimana dalam dakwaan primer, namun terdakwa terbukti secara sah dalam dakwaan subsidaer. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana denda sebesar Rp. 50.000000 (Hrna puluh juta rupiah) dengan ketent uan jika denda tersebut tidak dibayar maka akan digantikan (disubsidairkan) dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Dalam perspektif hukum pidana islam Saksi tindak pidana korupsi oleh SEKWAN Madiun disesuaikan dengan tindakan kejahatan yang dilakukannya. Artinya, kepada para pelaku dapat dijatuhi hukuman ta'zir. Sejalan dengan kesimpulan diatas, Disarankan kepada hakim yang beragama Islam dapat memut uskan hukuman bagi pelaku korupsi yang lebih mengarah pada hukum Islam, walaupun hukum Islam tidak dijalankan secara utuh di negara ini, tetapi ncgara Republik Indonesia mengakui keberadaan hukum Islam. Kepada masyarakat diharapkan untuk bersama-sama memberantas korupsi dan melaporkan jika ada individu yang melakukan korupsi demi kepentingan bersama.