Badan Pemusyawaratan Desa dan RUU pemerintahan desa: respon terhadap masa jabatan kepala desa di era otonomi daerah

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Ridho’i, Muchammad (2011) Badan Pemusyawaratan Desa dan RUU pemerintahan desa: respon terhadap masa jabatan kepala desa di era otonomi daerah. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Preview

Text
Muchammad Ridho'i_E04207018.pdf
Download (4MB) | Preview

Abstract

Dari sejak awal terbentuknya desa, desa dikenal sebagai institusi kemasyarakatan yang mampu mengatur pemerintahan di desanya secara mandiri. Desa dapat mengatasi segala macam pennasalahan yang ada di desanya secara mandiri meskipun pada saat itu belwn ada ketentuan yang mengatur pemerintahan desa secara fonnal. Di era otonomi daerah sekarang, pemerintahan desa diatur dengan sedemikian rupa oleh pemerintah, yaitu melalui Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-undang Nomor 32 tahilll 2004 dijelaskan bahwa ketentuan masa jabatan Kepala desa selama satu periode adalah adalah 6 tahun dan hanya dapat dipilih kembali pada periode berikutnya. Akhir-akhir ini, sekelompok perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Rakyat Desa Nusantara, yang menginginkan agar Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 segera direvisi, terutama yang berkaitan dengan masa jabatan Kepala desa. Persatuan Rakyat Desa Nusantara menginginkan agar ketentuan masa jabatan Kepala desa dirubah menjadi 10 tahun dan periodesasi pencalonannya dirubah menjadi batasan usia 60 tahun. Skripsi ini berisi tentang pandangan Badan Permusyawaratan Desa terkait dengan keinginan Persatuan Rakyat Desa Nusantara. Penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian lapangan yang berjenis studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini mengambil lokasi penelitian di desa Tanjek Wagir, Kecamatan Krembung dengan batasan masalah yaitu Badan Pennusyawaratan Desa. Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah wawancara mendalam dengan Badan Pennusyawaratan Desa Tanjek Wagir. Data-data yang diperoleh melalui wawancara tersebut didukung dengan data yang dihasilkan melalui dokumentasi. Setelah itu, data-data tersebut dianalisis menurut model Miles dan Huberman. Tahapannya yaitu reduksi data, display data, verifikasi dan penarikan simpulan. Hasil dari penelitian dalam skripsi ini menunjukkan bahwa Badan Pennusyawaratan Desa menyetujui jika masa jabatan Kepala desa mengalami perubahan dari 6 tahun menjadi 10 tahun dengan alasan bahwa dalam waktu 10 tahun, kepala desa dapat menyelesaikan program kebijakannya dengan baik. Mengenai penghapusan periodesasi Kepala desa selama 2 periode, Badan Pennusyawaratan Desa tidak menyetujui dengan hal ini, karena dikhawatirkan Kepala desa tersebut akan cenderung bersifat otoriter.