Pelaksanaan pemilukada putaran II tahun 2010 di Kabupaten Sumenep berdasarkan Undang-undang nomor 12 tahun 2008 menurut kajian fiqh siyasah

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Syaiful, Syaiful (2012) Pelaksanaan pemilukada putaran II tahun 2010 di Kabupaten Sumenep berdasarkan Undang-undang nomor 12 tahun 2008 menurut kajian fiqh siyasah. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Preview

Text
Syaiful_C03205052.pdf
Download (1MB) | Preview

Abstract

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan (field reseach) dengan judul "Pelaksanaan Pemilukada Putaran II Tahun 2010 di Kabupaten Sumenep Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Menurut Kajian Fiqh Siyasah". Permasalahan yang dibahas, pertarna, bagaimana pelaksanaan Pemilukada Put aran II Tahun 2010 di Kabupaten Sumenep berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008? Kedua, bagaimana tinjauan fiqh terhadap pelaksanaan Pemilukada Putaran II Tahun 2010 di Kabupaten Sumenep berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008? Data dihimpun melalui observasi, interview, dan dokumenter. Selanjutnya di analisis dengan menggunakan metode deslcriptif analisis, dan kesimpulan melalui pola nalar deduktif, verifikatif, Pembahasan dalam skripsi ini menghasilkan kesimpulan bahwa Pelaksanaan Pemilukada Putaran II Tahun 2010 di Kabupaten Sumenep mengacu terhadap Pasal 107 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, sebab delapan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada putaran pertama tidak memperoleh suara lebih dan i 30 persen. Pada pelaksanaan putaran kedua diikuti oleh pasangan nomor urut 1 (satu) H. Asasi Hasan, SE. MM dan Hj. Dewi Khalifah, SH. MH dan pasangan nomor urut 2 (dua) KH. A. Busyro Karim, M.Si dan Ir. H. Soengkono Sidik yang mendapatkan suara terbanyak. Pada pemilukada putaran kedua dimenangkan oleh pasangan nomor urut 2 (dua) yaitu KH. A. Busyro Karim, M.Si dan Jr. H. Soengkono Sidik dengan perolehan 241.622 suara lebih unggul dani pasangan nomor urut 1 (satu) H. Asasi Hasan, SE. MM dan Hj. Dewi Khalifah yang memperoleh 231.250 suara. Atas perolehan suara tersebut, pasangan nomor urut 2 (dua) mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan hasil Pemilukada putaran kedua. Akan tetapi Mahkamah Konstituai menolak gugatan tersebut secara kescluruhan. Sehingga dengan adanya put usan tersebut, pasangan KH. A. Busyro Karim, M.Si dan Ir. H. Soengkono Sidik sebagai pcmenang berhasil dilantik. Dalam tinjauan fiqh siyasah Pelaksanaan Pemilukada tersebut tidak sesuai karena tugas dan wewenang pemilih pemimpin termasuk pemilihan Kepala Daerah itu tugas dan wewenang ahl al-halli wa al-aqdi sebagai lembaga yang berhak memilih pemimpin. Berdasarkan kesimpulan di atas sebagai bahan pertimbang penulis mengharapkan Pemilukada secara langsung perlu ditinjau kembali, cukup dilakukan melalui perwakilan sesuai dengan prinsip ahl wa al-aqdi dan Pancasila.