Pemikiran al Ghazali tentang Kepala Negara

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Adhawiyah, Robiatul (2010) Pemikiran al Ghazali tentang Kepala Negara. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Robiatul Adhawiyah_E04205016.pdf
Download (5MB)

Official URL: http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/21944

Abstract

Skripsi ini menggambarkan secara cermat pemikiran al-Ghazali tentang kepala negara. Al-Ghaz.ali adalah figur intelektual yang menguasai berbagai disiplin ilmu pengetahuan dan sebagai penegasan dia seorang yang mempunyai konsep politik Islam klasik dalam karyanya al-lqtishod fi al-I'tiqod. Dalam skripsi ini metode yang digunakan adalah jenis penelitian kepustakaan (library research), data penelitian ini dihimpun melalui pembacaan dan kajian teks selanjutnya dianalisis dengan teknik analisis data dan dengan menggunakan analisis isi (content analysis). Pemikiran al-Ghazali yang menjadi pokok bahasan adalah konsepnya tentang kepala negara bahwa mengangkat kepala negara adalah suatu keharusan dan suatu kewajiban dalam suatu negara dengan kriteria kepala negara antara lain kemampuan, ilmu pengetahuan, kewaraan, dewasa, berakal sehat, merdeka dan bukan budak, sehat panca indera seperti (pengucapan, penglihatan dan pendengaran), keturunan Quraisy. Sementara pengangkatan kepala negara melalui penunjukan oleh pemimpin suatu periode clan pemasrahan kekuasaan. Seorang kepala negara tidak dapat diturunkan dari jabatannya dengan alasan semua urusan pemerintahan tidak akan terlaksana maka tidak ada pemberhentian kepala negara akan tetapi untulc memperingatkan kepala negara metode yang digunakan adalah metode memutus hubungan dengan kepala negara artinya tidak bekerja sama antara rakyat dan kepala negara dan metode mengirim surat berisi nasehat dengan tujuan untulc perbaikan negara. Sebagai pelengkap ada argumen cendekiawan yang menjelaskan pemikiran al Ghaz.ali seperti Munawir Sjadz.ali, Albert Hourani, Din Syamsuddin dan Manouchehr Paydar. Munawir Sjadzali dan Albert Hourani berargwnen bahwa harus ada kepala negara dalam satu wilayah sebagaimana pendapat al-Ghazali. Munawir Sjadzali, Albert Hourani dan Manouchehr Paydar menyepakati tidak memperbolehkan pemberhentian kepala negara. Pemikiran-pemikiran al-Ghazali dibuat bahan rujukan dalam kajian cendekiawan.