Hak konstitusional kader perempuan PKS (Partai Keadilan Sejahtera) Kota Madiun dalam pandangan Fiqih Siyasah

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Kusuma, Ali Candra (2017) Hak konstitusional kader perempuan PKS (Partai Keadilan Sejahtera) Kota Madiun dalam pandangan Fiqih Siyasah. Masters thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Preview

Text
Ali Candra Kusuma_F12213116.pdf
Download (1MB) | Preview

Abstract

Tesis ini membahas tentang upaya yang dilakukan oleh DPD PKS Kota Madiun dalam melindungi hak-hak konstitusional kader perempuannya dalam pandangan hukum Islam (Fiqh Siyasah). Hal ini dikarenakan PKS merupakan salah satu partai peserta pemilu yang berasaskan Islam, sedangkan dalam Islam sendiri, perempuan mempunyai tempat dan kedudukan tersendiri yang berbeda dengan laki-laki. Penelitian ini berupaya untuk mengetahui apa saja usaha yang telah dilakukan oleh DPD PKS Kota Madiun dalam menyadarkan kader perempuannya bahwa mereka mempunyai hak yang dilindungi oleh UUD 1945 dan tidak bertentangan dengan syariat Islam, juga untuk mengetahui dalil dan dasar apa saja yang dipergunakan oleh PKS dalam melegalkan para kader perempuannya menggunakan hak mereka yang sesuai dengan fiqh siyasah dalam syariat Islam.
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan tipe deskriptif dan pendekatan kualitatif. Penelitian ini mendeskripsikan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh DPD PKS Kota Madiun untuk melindungi hak-hak konstitusional kader perempuan mereka yang kemudian dianalisis dengan fiqh siyasah dalam syariat Islam sehingga diketahui apakah yang dilakukan sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum. Informan yang dihadirkan dalam penelitian ini merupakan mereka yang mempunyai jabatan penting dalam struktur kepengurusan DPD PKS Kota Madiun. Kesimpulan dari penelitian ini adalah DPD PKS Kota Madiun telah berupaya melindungi hak-hak konstitusional kader perempuannya dan telah sesuai dengan fiqh siyasah, namun yang menjadi catatan adalah PKS Kota Madiun belum satu kata dalam pemenuhan kuota 30% perempuan. Hal ini hendaknya bukan karena sekedar untuk memenuhi regulasi pemerintah saja, namun harus berangkat dari kesadaran bahwa bahwa peraturan dan regulasi yang menyangkut hak-hak perempuan hanya bisa dibuat di parlemen, jika mereka tidak mau berperan serta aktif dalam pembuatan regulasi tersebut, maka bisa dipastikan undang-undang yang dihasilkan belum terlalu melindungi hak-hak perempuan.