Hak politik masyarakat pengungsi dalam pilkades Blu'uran Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang 2013

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Satibi, Moh. Imam (2018) Hak politik masyarakat pengungsi dalam pilkades Blu'uran Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang 2013. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Moh. Imam Satibi_E04213063.pdf
Download (5MB)

Abstract

Penelitian ini berfokus pada hak politik masyarakat pengungsi Syiah dalam pemilihan kepala Desa Blu’uran Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang. Oleh karena itu, rumusan masalah yang diangkat adalah mengetahui kehidupan sosial politik masyarakat Desa Blu’uran Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang? Dan menganalisa hak-hak politik warga masyarakat Desa Blu’uran dalam Pildes Desa Blu’uran Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang? Penelitian ini termasuk penelitian yang penggunakan pendekatan kualitatif karena data yang dihadapi berupa pernyataan verbal bukan numerik atau angka-angka. Menggunakan sumber data primer dan data skunder, penggalian data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dan teknik pengambilan informannya melakukan teknik purposive sampling atau sampel bertujuan, dimana peneliti menentukan informan yang didasarkan pada ciri-ciri atau sifat dan karakteristik yang merupakan ciri pokok populasi. Dengan menggunakan analisa perspektif HAM dan teori konflik Dahrendorf serta Teori Elit Politik. Penelitian ini menemukan bahwa (1) Kehidupan sosial keagamaan masyarakat Desa Blu’uran Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok Sunni dan Kelompok Syiah. Kelompok Sunni memiliki ikatan atau hubungan yang sangat dekat dengan K.H. Ali Karror dan K.H. Muhaimin yang keduanya berafiliasi dengan partai politik PPP, kemudian K.H. Fauzan pengasuh Pondok Pesantren Karang Durin yang berafiliasi pada partai PKB. kelompok Sunni juga memiliki hubungan dengan Blater. Sedangkan kelompok Syiah sendiri tidak memiliki afiliasi kelompok keagamaan maupun afiliasi pada partai politik. (2) Hak politik pengungsi Syiah dalam pemilihan Kepala Desa Blu’uran tidak terakomodir dengan baik. Dan apa yang terjadi pada masyarakat Syiah merupakan sebuah tindakan kesewenang-wenangan dan hegemoni kelompok Sunni terhadap kelompok Syiah. Dengan menggunakan kekuasaan tersembunyi (Hidden), kelompok Sunni memberikan hambatan kepada kelompok Syiah agar menjamin kepentingan dan kekuasaan mereka terjaga.