Analisis yuridis terhadap penolakan perceraian karena suami melanggar taklik talak: studi putusan 3560/Pdt.G/2012/Pa. BL

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fahmi, Moch. Choirul (2018) Analisis yuridis terhadap penolakan perceraian karena suami melanggar taklik talak: studi putusan 3560/Pdt.G/2012/Pa. BL. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Moch. Choirul Fahmi_C01213049.pdf
Download (11MB)

Abstract

Skripsi ini ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah : Bagaimana pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor : 3560/Pdt.G/2012/PA.BL ? Bagaimana Bagaimana analisis yuridis terhadap penolakan perceraian karena suami melanggar taklik talak (studi putusan 3560/Pdt.G/2012/PA. BL)? Data penelitian ini dihimpun dengan menggunakan teknik pengumpulan dokumentasi, teknik pustaka, dan selanjutnya data yang sudah terkumpul di analisis dengan menggunakan metode kualitatif. Data yang berhasil dikumpulkan selanjutnya disusun dan di analisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu dengan cara menguraikan putusan Pengadilan Agama Blitar nomer 3560/Pdt.G/2012/PA.BL. mulai dari alasan terjadinya gugatan perceraian hingga sampai pada dasar-dasar hukum yang digunakan dalam putusannya, kemudian dilakukan analisis pada hal-hal tersebut. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa majlis hakim menolak perkara tersebut lantaran alasan-alasan dari gugatan Penggugat Majelis menilai masih sama dengan alasan-alasan gugatan yang telah diputus dengan perkara Nomor : 486/Pdt.G/2012/PA BL., tanggal 13 September 2012, maka alasan-alasan yang dipakai Penggugat yang telah dipertimbangkan dalam putusan tersebut dalam perkara ini dianggap “Nebis in idem “. Akan tetapi Penerapan Nebis in idem tidak bisa diterapkan dalam semua kasus antara lain pada kasus perceraian, dasar pendapat tersebut adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110K/AG/1992, tanggal 24 juli 1993, Bahwa dengan adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut menerangkan bahwa dalam suatu perkara perceraian yang berkaitan dengan asas Nebis In Idem tidak dapat serta merta diterapkan asas Nebis In Idem. Karena dalam perkara perceraian adalah perkara perdata yang khusus dan tidak dapat disamakan dengan perkara perdata lainnya dalam penerpan asas Nebis In Idem, karena dalam perkara perceraian itu melibatkan kedua pasangan yaitu adanya sifat saling meridhoi. Sejalan dengan kesimpulan di atas, diharapkan kepada majelis hakim yang menangani gugatan perceraian untuk lebih teliti lagi dalam mempertimbangkan fakta-fakta dalam persidangan sehingga Putusan majelis hakim tidak hanya memiliki penegak hukum saja akan tetapi apakah putusan yang akan dijatuhkan adil dan bermanfaat, Majelis Hakim harus memperhatikan pertimbangan-pertimbangan lain yang terdapat dalam sumber hukum maupun Undang-Undang yang berlaku untuk memutuskan perkara gugatan perceraian.