Analisis sadd al Dhari’ah terhadap penolakan izin poligami bagi suami yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap: Putusan Nomor: 2480/PDT.G/2015/PA.SDA

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Amin, Depri Lutfi (2018) Analisis sadd al Dhari’ah terhadap penolakan izin poligami bagi suami yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap: Putusan Nomor: 2480/PDT.G/2015/PA.SDA. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Preview

Text
Depri Lutfi Amin_C71213112.pdf
Download (4MB) | Preview

Abstract

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan. Untuk menjawab dua masalah: pertama, Apa dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dengan Nomor: 2480/Pdt.G 2015/PA.Sda? kedua, Bagaimana analisis sad al-dhari@’ah tentang penolakan izin poligami terhadap suami yang tidak mempunyai rumah tinggal tetap perkara Nomor: 2480/pdt.G/2015/PA.Sda. Data penelitian dihimpun melalui pembacaan putusan dan wawancara terhadap hakim yang terlibat langsung dalam memutuskan perkara Nomor: 2480/Pdt.G/2015/PA.Sda, kemudian dianalisis menggunakan sad al-dhari@’ah dengan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: pertama, Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara penolakan izin poligami dengan Nomor: 2480/pdt.G/2015/PA.Sda berdasarkan banyaknya kasus percarian yang disebabkan oleh faktor ekonomi. Dalam hal ini kebutuhan tempat tinggal tetap menjadi ukuran hakim memandang kemampuan pemohon dalam melakukan izin poligami; kedua, Sesuai dengan analisis sad al-dhari@’ah ada mafsadah yang akan ditimbulkan terhadap perkara ini, baik jika perkara ini diterima atau pun ditolak. Namun, perbedaan dari keduanya terletak pada kualitas kemafsadatan. Perbedaannya adalah dari segi kualitas sadd al dhari@’ah, diterimanya putusan tersebut secara kualitas sadd al dhari@’ah adalah ghalib (umumnya). Kemudian ditolaknya putusan ini secara kualitas adalah nadi@r (jarang terjadi) secara hukum ini adalah lemah dan tidak dianggap, sehingga dari analisis tersebut pada intinya menguatkan putusan hakim yang menolak perkara Nomor: 2480/pdt.G/2015/PA.Sda. karena status kualitas kemafsadatan yang akan timbul adalah ghalib (umumnya) dan secara hukum kualitas ini harus dihindari walaupun terjadi perbedaan pendapat. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka bagi pemerintah hendaknya membuat setiap peraturan perundang-undangan secara jelas,bagi hakim ataupun pembaca hendaknya analisis sadd al-dhari@’ah dalam kasus ini tidak dijadikan tolak ukur mutlak karena diperlukan analisis yang mendalam dan bagi pihak yang ingin melakukan poligami hendaknya memenuhi semua syarat-syarat dalam hukum yang berlaku.