Tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana menyuruh orang lain memberi keterangan palsu pada akta otentik: studi Putusan Nomor: 1230/Pid.B/2016/Pn.Pbr

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Hafid, Muhammad (2018) Tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana menyuruh orang lain memberi keterangan palsu pada akta otentik: studi Putusan Nomor: 1230/Pid.B/2016/Pn.Pbr. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Muhammad Hafid_C03213041.pdf
Download (8MB)

Abstract

Skripsi ini tentang tindak pidana menyuruh orang lain memberikan keterangan palsu, bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadapa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 1230/Pid.B/2016/Pn.Pbr, tentang tindak pidana menyuruh orang lain memberikan keterangan palsu? Data penelitian ini dihimpun melalui kajian teks yang selanjutnya akan di analisis menggunakan teknik deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menemukan fakta bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.1230/Pid.B/2016/Pn.Pbr, tentang tindak pidana menyuruh orang lain memberi keterangan palsu pada akta otentik, Majelis Hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan penjara kepada terdakwa. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “menyuruh menempatkan keterangan palsu, ke dalam suatu akta otentik” yang mengakibatkan korban mengalami kerugian, sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu dakwaan premier Pasal 266 ayat (1) tentang menyuruh menempatkan keterangan palsu, ke dalam suatu akta otentik. Dalam Hukum Pidana Islam, menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik hukuman pokoknya adalah hukuman ta’zir, dimana hakim yang memutuskan langsung untuk hukuman apa yang pantas bagi pelaku atau terdakwa. Dari penelitian di atas maka penulis skripsi ini diharapkan: pertama, bisa membuat masyarakat lebih berhati dalam membeli tanah dan segera mengurus kepemilikan asli tanah yang dimiliki, serta tidak ada lagi kejadian yg sama terjadi dengan seenaknya memakai atau mengakui tanah orang lain, dan bisa memberikan rasa aman serta damai masyarakat disekitar. Kedua, untuk aparat penegak hukum seperti Jaksa Penuntut Umum dan Hakim, diharapkan bisa melihat efek kedepan bagi korban, sehingga bisa membuat tuntutan dan putusan yang lebih adil kepada terdakwa.