Tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian kerjasama kelompok Kambing bergulir di Desa Ngengor Kabupaten Madiun

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Ibrahim, Bima Maulana (2018) Tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian kerjasama kelompok Kambing bergulir di Desa Ngengor Kabupaten Madiun. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Preview

Text
Bima Maulana Ibrahim_C72213104.pdf
Download (2MB) | Preview

Abstract

Skripsi ini adalah hasil penelititan lapangan tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kerjasama Kelompok Kambing Bergulir di Kelurahan Ngengor Kabupaten Madiun”. Rumusan masalahnya: Pertama, Bagaimana perjanjian bagi hasil kambing bergulir di Desa Ngengor Kabupaten Madiun. Kedua, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kerjasama kambing bergulir di Desa Ngengor Kabupaten Madiun. Data penelitian ini dihimpun melalui observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Penelitian ini menggunakan pola pikir induktif, yaitu menggunakan data sebagai pijakan awal dalam melakukan penelitian tentang perjanjian kerjasama kambing bergulir di Desa Ngengor Kabupaten Madiun, untuk selanjutnya ditarik sebuah kesimpulan. Berdasarkan praktik yang terjadi di lapangan, terdapat temuan yaitu dalam penentuan perjanjian bagi hasil kambing bergulir di Desa Ngengor Kabupaten Madiun yang ditentukan berdasarkan pada tiap proses melahirkan induk kambing yang pada kelahiran pertama akan diberikan pada pihak pertama (kelompok kambing bergulir) dan pada kelahiran kedua akan diberikan kepada pihak kedua yaitu bapak Purnomo (pengelola). Setelah kambing betina milik Kelompok kambing bergulir melahirkan untuk kedua kalinya barulah kambing betina digulirkan kepada pengelola yang lain. Selanjutnya, dianalisis dengan menggunakan hukum Islam bahwa pandangan Islam terhadap bagi hasil kambing bergulir di Desa Ngengor Kabupaten Madiun, perjanjian kerjasama kambing bergulir tidak sah menurut hukum Islam karena tidak sesuai dengan syarat keuntungan shirkah. Dalam menentukan bagi hasilnya tidak memenuhi syarat dari keuntungan yang seharusnya di tentukan secara jelas setiap bagian yang akan diterima oleh kelompok kambing bergulir dan pemilik kambing jantan pada awal perjanjian dilakukan seperti, menggunakan persentase dalam pembagiannya atau dengan bagian setengah, sepetiga atau seperempat. Disarankan kepada kelompok kambing bergulir dan pengelola agar dapat menentukan bagi hasil dengan jelas pada awal perjanjian dengan menggunakan persentase atau menggunakan bagian setengah, seperempat atau sepertiga pada tiap proses kelahiran induk kambing. Kepada pengelola disarankan agar lebih mendalami kemampuan dalam memelihara hewan ternak agar meminimalisir resiko-resiko yang akan terjadi dan dapat mencegahnya dengan tepat.