Analisis Instruksi Bersama Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan nomor 02 tahun 1989 terhadap pelaksanaan imunisasi tetanus Toxoid bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Efendy, Achmad Ubaidillah (2018) Analisis Instruksi Bersama Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan nomor 02 tahun 1989 terhadap pelaksanaan imunisasi tetanus Toxoid bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Preview

Text
Achmad Ubaidillah Efendy_C71213107.pdf
Download (1MB) | Preview

Abstract

Skripsi ini adalah penelitian lapangan. Untuk menjawab permasalahan yang ada maka penulis memaparkan dua rumusan masalah antara lain: Bagaimana Implementasi Instruksi Bersama Kementerian agama dan Kementerian Kesehatan No. 02 Tahun 1989 Terhadap Pelaksanaan Imunisasi Tetanus Toxoid Bagi Calon Pengantin di KUA Tarik Kab. Sidoarjo, Bagaimana Analisis Terhadap Pelaksanaan Imunisasi Tetanus Toxoid di KUA Tarik Kab. Sidoarjo. Dalam memaparkan data, penulis menggunakan metode induktif sedangkan cara memperoleh data dengan cara melakukan wawancara maka penulis mengambil data dengan cara melakukan wawancara kepada ketua KUA kecamatan Tarik dan penghulu dan mengambil refrensi dari dokumen Keputusan Bersama Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan Nomor 02 Tahun 1989 Tentang Suntik Tetanus Toxoid, selanjutnya data tersebut diolah dengan metode induktif. Dikarenakan suntik ini sangat penting terutama bagi kesehatan calon pengantin, maka untuk sebagai pengaplikasian dari keputusan bersama maka seharusnya pihak KUA melakukan mentoring terhadap pelaksanaan suntik TT tersebut, dengan banyaknya calon pengantin yang suntik diluar puskesmas kecamatan sehingga mentoring dari suntik TT tersebut sangat sulit dilakukan. Yang menjadi kekawatiran dari tidak terjangkaunya pengawasan KUA terhadap suntik tersebut bahwa calon pengantin tidak melakukan suntik TT akan tetapi membuat surat palsu yang menandakan calon pengantin tersebut sudah melakukan suntik TT. Melihat fenomena itu akan tetapi pihak KUA kurang melaksanakan mentoring atau pengawasan untuk pelaksanaan suntik TT. Dalam teori perundang-undang keputusan bersama ini melibatkan kerjasama antara kementerian kesehatan dan kementerian Agama yang dalam penerapannya melibatkan instansi dibawah kementerian kesehatan seperti Rumah sakit, Klinik, dan puskesmas sebagai pelaksana dan kementerian agama dalam hal ini KUA sebagai penegak dan pengawasan. Jika melihat teori diatas maka sudah jelas pembagian antara puskesmas dan KUA dimana Puskesmas sebagai pelaksana dalam hal ini melaksanakan suntik TT dan KUA sebagai penegak dan pengawasan, dalam hal pengawasan ini lah yang kurang dijalankan di KUA dimana KUA hanya menyarankan akan tetapi tidak mengawasi pelaksanaannya. Sejalan dengan kesimpulan diatas maka sudah seharusnya KUA kec Tarik mengeluarkan peraturan yang lebih menekannya pada pelaksanaan suntik TT tidak serta merta hanya berpegangan pada keputusam bersama kementrian kesehatan dan kementerian Agama saja.