Analisis fatwa Dsn No. 17/DSN-MUI/IX/2000 terhadap penentuan kemampuan nasabah di Pegadaian Syari’ah Cabang Babakan Surabaya

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Sunur, Yulita Lenawati (2018) Analisis fatwa Dsn No. 17/DSN-MUI/IX/2000 terhadap penentuan kemampuan nasabah di Pegadaian Syari’ah Cabang Babakan Surabaya. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Preview

Text
Yulita Lenawati Sunur_C72213177.pdf
Download (8MB) | Preview

Abstract

Skripsi ini adalah hasil penelitian tentang “Analisis DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Terhadap Penentuan Kemampuan Nasabah di Pegadaian Syari’ah Cabang Babakan Surabaya” penelitian ini bertujuan untuk menjawab persoalan tentang bagaimana proses penentuan kemampuan nasabah di pegadaian syari’ah Babakan Surabaya dan bagaimana analisa ketaatan Syari’ah di pegadaian syari’ah Babakan Surabaya dalam menentukan kemampuan nasabah menurut DSN MUI Nomor 17/DSN-MUI/XI/2000. Dalam penelitian ini data yang diperoleh langsung melalui proses wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Adapun metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan metode dokumentasi. Sedangkan analisisnya berupa analisis dengan menggunakan pola pikir induktif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam analisis hukum islam terhadap penentuan kemampuan nasabah di Pegadaian Syari’ah Cabang Babakan Surabaya ini belum memenuhi syarat Islam dan belum taat pada Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 point 2 dan 3, karena “Penentuan Nasabah secara finansial tidak diterapkan sesuai dengan ketentuan DSN MUI tersebut”. Karena dalam akad gadai di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya tidak menentukan kemampuan nasabah yang menunda-nunda pembayaran dikarenakan kemampuan secara finansial yang memang belum mampu membayar hutang dan bea jasa simpan barang jaminan di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya. Saran yang dapat penulis berikan: Diharapkan untuk lebih menerapkan akad gadai sesuai ketentuan Islam dan DSN MUI yang merupakan salah satu kiblat bagi lembaga keuangan syariah di Indonesia dalam melaksanakan praktik ekonomi syariah sesuai dengan syariat Islam. Dalam menentukan kemampuan nasabah, Pegadaian Syariah dapat melakukan penentuan kemampuan nasabah secara finansial agar tidak memberikan ta’zir untuk nasabah yang kurang mampu/belum mampu.