Analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana pencabulan anak di bawah umur yang berkebutuhan khusus: studi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo nomor:512/Pid.B/2014/PN.Sda

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Sabana, Azalia Purbayanti (2018) Analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana pencabulan anak di bawah umur yang berkebutuhan khusus: studi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo nomor:512/Pid.B/2014/PN.Sda. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Preview

Text
Azalia Purbayanti Sabana_C93214086.pdf
Download (1MB) | Preview

Abstract

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana pertimbangan hakim terhadap sanksi tindak pidana pencabulan anak di bawah umur yang berkebutuhan khusus dalam putusan nomor: 512/Pid.B/2014/PN.Sda dan bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana pencabulan anak di bawah umur yang berkebutuhan khusus dalam putusan nomor: 512/Pid.B/2014/PN.Sda.Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan dengan metode kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan berasal dari putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 512/Pid.B/2014/PN.Sda sebagai data primer dan data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, pendapat ahli hukum, serta beberapa karya tulis yang berkenaan dengan tindak pidana pencabulan yang kemudian dianalisis dengan teknik analisis deskriptif dengan pola fikir deduktif untuk memperoleh analisis khusus dalam hukum pidana Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim pengadilan negeri Sidoarjo dalam memutus sanksi bagi pelaku pencabulan anak di bawah umur yang berkebutuhan khusus sudah sesuai dengan ketentuan hukuman takzir menurut hukum pidana Islam, dimana ukuran hukuman takzir diserahkan kepada ijtihad dan keputusan hakim yang dalam perkara ini, hakim menjatuhkan hukuman berupa penjara selama 4 (empat) bulan karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan pasal 290 ayat 2 KUHP. Namun, dalam penelitian ini penulis lebih menitikberatkan pada pertimbangan hakim yang memilih mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua dari Jaksa Penuntut Umum yaitu dengan menerapkan pasal 290 ayat 2 KUHP sebagai lex generalis dibanding menerapkan lexspesialis yaitu Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan sebagaimana dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum.Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan kepada hakim agar dalam mengambil keputusan lebih memperhatikan asas lex spesialis derogat lex generalis sesuai dengan ketentuan pasal 63 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan mempertimbangkan asas keadilan dalam menerapkan sanksi mengingat korban pencabulan adalah anak di bawah umur yang berkebutuhan khusus yang menurut ketentuan pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dari anak normal lainnya, serta untuk orang tua agar lebih waspada menjaga anak-anaknya agar terhindar dari ancaman kejahatan seksual.