Tinjauan fiqih Siyasah terhadap Pasal 71 UU No. 22 Tahun 2007 tentang rekrutmen Panwaslu: studi kasus dampak keterlembatan rekrutmen Calon Panwaslu Kada Kota Surabaya Tahun 2010

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Rosidah, Lailatur (2011) Tinjauan fiqih Siyasah terhadap Pasal 71 UU No. 22 Tahun 2007 tentang rekrutmen Panwaslu: studi kasus dampak keterlembatan rekrutmen Calon Panwaslu Kada Kota Surabaya Tahun 2010. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Preview

Text
Lailatur Rosidah_C0320608.pdf
Download (1MB) | Preview

Official URL: http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/23800

Abstract

Skripsi ini merupakan hasil penelitian kasus (studi kasus) untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana dampak keterlambatan rekrutmen calon Panwaslu Kada Kota Surabaya tahun 2010 sesuai dengan pasal 71 UU no. 22 tahun 2007? dan Bagaimana tinjauan fiqih siysasah terhadap dampak keterlambatan rekrutmen calon Panwaslu Kada Kota Surabaya tersebut? Data dalam penelitian ini diperoleh dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Adapun wawancara dilakukan dengan anggota panwaslu dan anggota KPU serta ahli akademisi dibidangnya, Sedangkan dokumentasi diperoleh dari berkas-berkas rekrutmen panwaslu dan putusan/SK yang dikeluarkan oleh atau disimpan di kantor Panwaslu dan KPU kota Surabaya tahun 2010. Selanjutnya metode dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir ded ukt if. Hasil penelitian ini menyimpul kan bahwa Pelaksanaan rekrutment panwaslu kada kot a Surabaya tahun 2010 yang terlambat tersebut, sehingga tidak sesuai dengan pasal 71 UU no. 22 tahun 2007. Hal itu menyebabkan Jadwal penyelenggaraan pemilu kada kota Surabaya mengalami kemunduran. Dimana semestinya tanggal 15 Mei 2010 harus sudah divalidasi DPTnya, sedangkan tangga 11 Mei 2010 telah dibagikan kartu pemilihnya. Namun, DPT tersebut masih harus dicross-check lagi ke lapangan. Sehingga kinerja KPU tidak efisien (waktunya terlalu mendesak dengan pungutan suara, pemborosan tenaga dan biaya, hasil yang dicapai kurang maksima l karena DPT masih ada beberapa pemilih yang berusia dibawah umur). Dalam pelaksanaan pergantian pemimpin (khalifah) pada masa Umar bin Khatbtab sempat terjadikekacauan diantara sahabat, sehingga Umar membentuk Ahl al-Ikhtiar demi menjaga kemaslahatan ummat. Sama halnya dengan rekrutmen calon panwaslu kada kota Surabaya tahun 2010 sesuai dengan pasal 71 UU no. 2007 tentang rekrutmen panwaslu yang merupakan upaya untuk menjaga stabilitas keamanan dan pelanggaran. Sehingga rekrutmen panwaslu tersebut merupakan implementasi dari Ahl al-lkhtiar dalam fiqih siyasah yang memiliki spirit yang sama yakni untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, yang bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya kekacauan dalam pengangkatan pemimpin.