Penggunaan hak angket DPR menurut UU nomor 6 Tahun 1954 tentang penetapan hak angket DPR Jo UU nomor 22 tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD dalam pandangan Fiqih Siyasah

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Arif, Muhammmad Saifuddin (2011) Penggunaan hak angket DPR menurut UU nomor 6 Tahun 1954 tentang penetapan hak angket DPR Jo UU nomor 22 tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD dalam pandangan Fiqih Siyasah. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Preview

Text
Muhammad Saifuddin Arif_C02304016.pdf
Download (1MB) | Preview

Abstract

Skripsi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan, Bagaimanakah mekanisme dari pelaksanaan Hak Angket DPR menurut UU Nomor 6 Tahun 1954 Jo UU Nomor 22 Tahun 2003? Dan Bagaimanakah pandangan Fiqih Siyasah terkait dengan Hak Angket DPR? Berkenaan dengan itu, maka penelitian ini menggunakan metode analisis data secara diskriptif: verifikatif dengan menggunakan pola pikir deduktif yang operasionalnya dimulai dari pemaparan tentang konsep lembaga perwakilan dalam fiqh siyasah yang disebut dengan ahl }J.all wa al- 'aqd (Syura), kewenangan ahl }J.all wa al- 'aqd (Syura) beserta landasan fiqh siyasah tentang pengawasan terhadap pemerintah, kemudian dipaparkan tentang Dewan Perwakilan Rakyat sebelum Amandemen UUD 1945 dan sesudah Amandemen UUD 1945, Hak Angket DPR dan mekanisme dari pelaksanaan Hak Angket DPR menurut UU Nomor 6 Tahun 1954 Jo UU Nomor 22 Tahun 2003. Setelah itu dilakukan analisis tentang wewenang DPR sebagai pelaksana Hak Angket dan penerapan mekanisme Hak Angket DPR dalam pandangan Fiqh Siyasah. Ah1 al-}J.all wa al- 'aqd dalam al-Qur' an disebutkan dengan lafal al-Ummah, dan tugasnya hanya terbatas pada dua hal. Pertama mengajak kepada kebaikan, termasuk didalamnya segala perkara umum yang diantaranya menetapkan hukum atau peraturan untuk rakyat yang dibuat lewat musyawarah. Kedua, menindak penguasa yang zalim, yakni yang melakukan penyimpangan dalam pemerintahan. Pelaksanaan hak angket DPR yang termuat dalam UU No. 6 tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat dan Undang-Undang No. 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD merupakan teguran kepada pemerintah yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga yang diberi kepercayaan oleh rakyat untuk menjadi wakilnya. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk amr ma 'rufnahi munkar. Dalam mekanisme pelaksanaan hak angket DPR yang termuat dalam UU No.6 tahun 1954 dan Undang-Undang No. 22 tahun 2003 merupakan cara yang dilakukan DPR dalam memberikan teguran kepada pemerintah dengan menyelidiki pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah yang selanjutnya dilakukan musyawarah untuk memutuskan hasilnya. Hal ini sesuai surat asy-Syura ayat 38 yang menganjurkan untuk bermusyawarah dalam memecahkan suatu masalah.