Rekrutmen kader politik dalam jabatan publik partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) Kabupaten Sidoarjo menurut UU no.2 tahun 2008 ditinjau dari Fiqh Siyasah

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Hidayat, M. Saiful (2011) Rekrutmen kader politik dalam jabatan publik partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) Kabupaten Sidoarjo menurut UU no.2 tahun 2008 ditinjau dari Fiqh Siyasah. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Preview

Text
M. Saiful Hidayat_C03207016.pdf
Download (1MB) | Preview

Abstract

Skripsi ini merupakan basil dari studi lapangan dengan judul "Rekrutmen Kader Politik Dalam Jabatan Publik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) Kabupaten Sidoarjo Menurut UU No.2 Tahun 2008 Ditinjau Dari Fiqh Siyasah" studi lapangan ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana Proses Rekrutmen Kader Politik dalam Jabatan Publik di PDI P Kabupaten Sidoarjo menurut pasal 11 UU No.2 Tahun 2008 ? dan Bagaimana Pandangan Fiqh Siyasah Syar'iyah terhadap proses Rekrutmen Kader Politik dalam Jabatan Publik di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sidoarjo menurut pasal11 UUNo.2 Tahun 2008? Berkenaan dengan hal itu digunakan metode deskriptif-analisis untuk memberikan gambaran tentang kader politik dalam jabatan publik menurut pasal 11 UU. No.2 Tahun Sesuai dengan masalah tersebut sumber data yang digunakan antara lain berupa dokumenl arsip/ AD-ART partai I wawancara dan buku-buku yang berhubungan dengan penelitian di at as. Adapun basil dari penelitian dan temuan di lapangan adalah dilihat dari segi UU No. 2 tahun 2008 tentang partai politik, PDI Perjuangan sudah melaksanakan proses rekrutmen dengan baik. Hal ini dapat diketahui dari proses rekrutmen yang dilakukan oleh PDI Perjuangan Kabupaten Sidoarjo dimana proses rekrutmen yang digunakan melalui proses antusiasme. Proses rekrutmen dengan cara antusiasme ini memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk menjadi anggota partai politik, hal ini sejalan dengan UU No.2 tahun 2008 tentang partai politik yang menyatakan bahwa rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan pojitik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Sedangkan menurut fikih siyasah terhadap proses rekrutmen kader politik dalam jabatan publik di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) adalah bahwa rekrutmen politik dan pengangkatan pemimpin sah dilakukan menurut tiga cara; pertama, lebih utama dan lebih sahib dengan penunjukan oleh imam yang sedang berkuasa kepada seseorang yang dipilihnya; kedua, ketika seorang imam wafat dan dia tidak menunjuk salah seorang penggantinya, maka hendaklah seseorang yang berhak untuk memangku jabatan imamah dengan cepat memproklamirkan dirinya sebagai imam; ketiga, imam ketika merasa ajalnya telah dekat menyerahkan persoalan penggantinya kepada sebuah lembaga yang akan bertugas memilih pengganti, hal ini sesuai dengan apa yang ada pada PDI P dimana penentuan kader dilakukan melalui penunjukan dan berdasarkan seleksi yang dilakukan oleh badan yang telah ditentukan partai. Sejalan dengan kesimpulan di atas agar para pejabat Dalam melaksanakan proses rekrutmen kader politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) untuk memperhatikan mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.