Pencabutan hak atas tanah milik rakyat untuk kepentingan umum dalam perspektif Siyasah Syar'iyah

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fatmi, Nur Hidayatul (2011) Pencabutan hak atas tanah milik rakyat untuk kepentingan umum dalam perspektif Siyasah Syar'iyah. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Nur Hidayatul Fatmi_C03207004.pdf
Download (1MB)

Abstract

Skripsi ini merupakan hasil penelitian menggunakan studi kepustakaan (library research). Penelitian bertujuan memberi jawaban tentang: Bagaimanakah perlindungan hukum bagi warga negara yang kehilangan hak atas tanahnya demi kepentingan umum? Dan Bagaimanakah pandangan Siyasah Syar'iyah terhadap pencabutan hak atas tanah milik warga negara demi kepentingan umum? Data penelitian dihimpun melalui pembacaan dan mencennati buku-buku yang berkaitan dengan Pencabutan hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Umum No. 65 Tahun 2006 yang kemudian dianalisis dengan tekhnik diskriptif analisis. Data basil penelitian menyimpulkan bahwa dalam usaha pemerintah untuk melakukan pembangunan, terkadang dalam keadaan tertentu pemerintah membut uhkan tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh rakyat. Akan tetapi, karena begitu besarnya kepentingan setiap orang terhadap tanah sehingga dalam hal ini malah menimbulkan pennasalahan yang sangat rumit antara pemilik hak atas tanah dengan pemerintah. maka dari itulah diperlukannya peraturan yang mengatur mengenai pencabutan hak atas tanah yang kemudian pertama kali dikeluarkan oleh pemerintah bersama- sama DPR, yang berupa UU No. 20 Tahun 1961. Yang kemudian dilengkapi dengan Keppres No. 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Karena masih menimbulkan berbagai permasalahan maka Keppres ini dinilai memiliki banyak kelemahan sehingga pemerintah menerbitkan Perpres No. 36 Tahun 2005. Namun kurang lebih satu tahun berlaku Perpres ini berlaku sudah direvisi dengan Perpres No. 65 tahun 2006. Pemerintah menyatakan bahwa Perpres ini dibuat dengan tujuan untuk memecahkan/ meminimalkan permasalahan- permasalahan yang akan timbul akibat pencabutan hak atas tanah untuk kepentingan umum. Namun pada kenyataannya dalam Perpres ini justru lebih menonjolkan kepentingan pemerintah atau instansi pemerintah yang membutuhkan tanah sedangkan kepentingan pemilik tanah belurn diat ur secara jelas. Dan ditinjau dari perspektif siyasah syar'iyah hukum pencabutan hak atas tanah untuk kepentingan umum ini diperbolehkan dengan syarat keberadaannya benar- benar dilakukan karena kepentingan umum dan pembangunan tersebut tidak dapat di elak. Hal ini selaras dengan penetapan maslahah mursalah yaitu penetapan hukum yang tidak ada rincian na nya secara eksplisit dalam al- Qur'an dan as Sunnah dimana tujuan utamanya adalah untuk kemaslahatan/ kepentingan orang banyak.