Fungsi dan wewenang Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Sidoarjo dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika dalam perspektif Fiqih Siyasah: analisis terhadap peraturan Presiden no. 83 tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, Badan Narkotika Kab./Kota

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Na’imah, Nurul Aflahatun (2010) Fungsi dan wewenang Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Sidoarjo dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika dalam perspektif Fiqih Siyasah: analisis terhadap peraturan Presiden no. 83 tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, Badan Narkotika Kab./Kota. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Preview

Text
Nurul Aflahatun Na'imah_C032206018.pdf
Download (1MB) | Preview

Abstract

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan tentang "Fungsi dan Wewenang Badan Narkotika Kabupaten Sidoarjo dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narotika dalam Perspektif Fiqih Siyasah(Analisis Terhadap Peraturan Presiden nomor 83 tahun 2007 tentang Badan Narkotika NasionaJ, Badan Narkotika Provinsi, Badan Narkotika Kab./Kota). Studi bertujuan untuk membahas dan menjawab tentang (l) Bagaimana fungsi dan wewenang Badan Narkotika Kabupaten Sidoarjo dalam pencegahan penyalahgungaan narkotika (2) Bagaimana fungsi dan wewenang Badan Narkotika Kabipaten Sidoarjo teahadap pencegahan penyaJahgunaaan narkotika dalam perspektif fiqih siyasah. Guna menjawab pertanyaan diatas, penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan tehnik pengumpulan datanya dilakukan dengan metode interview ( wawancara) yang didokumentasikan dengan pencatatan dan arsip/dokuen resmi yang berkaitan dengan penelitian, serta telaah terhadap sumber primer dan sekunder yakni buku buku yang berhubungan dengan penelitian. Tehnik analisisnya menggunakan metode deskriptif induktif yakni menggambarkan upaya yang dilakukan oleh BNK. Sidoarjo dengan menyesuaikan data yang ada dilapangan dengan konsep teori fiqih siyasah. Dalam penelitian ini ditemukan kesesuaian antara BNK Sidoarjo dengan wilayatul hisbah dari kewenangannya yakni daJam hal melarang kemaksiatan yang berhubungan dengan aspek social seperti melamng hiburan dan kegiatan yang berlawanan dengan Islam, perjudian, minuman keras/khamr, praktek asusila, dan sebagainya. Upaya amar ma'ruf yang dilakukan BNK Sidoarjo tercermin dalam program programnya seperti penyuluhan, sosialisasi terhadap bahaya narkoba dan kegiatan kegiatan lain yang berhubungan dengan P4GN. Begitu juga dengan BNK Sidoarjo yang telah berjalan sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 83 tahun 2007. Mengingat tugas dan wewenang BNK Sidoarjo sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Presiden nomor 83 tahun 2007 maupun berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo nomor 25 tahun 2008 sangat penting kiranya agar BNK Sidoarjo lebih mengoptimalkan fungsi dan wewenangnya dalam bidang pemberantsan, pencegahan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika , psikotropika, precursor dan bahan adiktif lainnya.