Peralihan status sosial kyai dari tokoh agama ke tokoh politik di Sumenep

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fawita, Ratna (2012) Peralihan status sosial kyai dari tokoh agama ke tokoh politik di Sumenep. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Ratna Fawita_E04208011.pdf
Download (2MB)

Abstract

Rumusan masalah yang diangkat adalah, motif peralihan status sosial kyai dari tokoh agama ke tokoh politik, dan implikasi peralihan status sosial kyai dari tokoh agama ke tokoh politik di Sumenep. Secara metodelogis, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan <field research). Sedangkan unit analisis adalah individu yakni kyai yang terlibat dengan kegiatan politik, baik sebagai eksekutif maupun legislatif. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Analisa data yang digunakan adalah analisa data kualitatif versi Mile dam Hubermas, melalui beberapa tahapan secara interaktif, mulai pengumpulan data, reduksi data, display data dan verifikasi atau simpulan. Kerangka konseptual dan teori yang digunakan untuk menganalisis fenomena yang diteliti adalah teori status sosial, teori elit, teori motivasi, teori mobilitas, teori otoritas, konsep kyai dan politik serta konsep pusat-pinggiran. Konsep dan teori ini tidak untuk diuji tetapi digunakan sebagai titik pemula untuk menjelaskan motif dan implikasi peralihan status sosial pada kyai. Temuan penelitian ini adalah pertama, motif kyai terlibat dalam politik adalah secara sosiologis, masyarakat Sumenep masih terninabobokkan dengan pengaruh dan fatwa-fatwa kyai. Hal demikan menjadi karakter keunikan masyarakat Sumenep yang keras dengan budaya lokalnya, santun dan agamis, sehingga ini menjadi latar belakang pemicu mengapa Kabupaten Sumenep selalu dipimpin oleh seorang bupati dari kalangan kyai. Di samping itu, secara umum masyarakat Sumenep belum bisa membedakan antara dogma agama, hukum negara dan fatwa kyai. Karena kedudukan kyai adalah melebihi posisi pejabat negara. Kedua, implikasi kyai terlibat pada politik dalam konteks masyarakat Sumenep yaitu sebagaimana dalam beberapa penelitian sebelumnya tentang kyai di beberapa daerah di Jawa, citra kyai ketika terlibat dalam politik maka semakin menurun. Hal yang sama juga ditemui dalam masyarakat Sumenep. Hanya saja yang membedakan dalam penelitian ini, objek penelitiannya adalah seorang kyai sendiri maka dalam subyektifitas kyai sendiri penurunan citra tersebut tidak disadari. Walaupun pandangan masyarakat Sumenep terhadap citra kyai yang terlibat dalam politik adalah semakin menurun. Realitas di Sumenep, kyai merupakan komunitas elit yang solid antar sesama kyai, sehingga untuk sekarang dan beberapa tahun ke depan yang menjadi bupati adalah dari kalangan kyai, eksistensi kyai dalam jabatan-jabatan elit politik sudah atas izin dari beberapa kyai di Sumenep sehingga orang yang bukan kyai ingin menjadi pemegang kekuasaan akan tergeser dengan kondisi tersebut.