Makna Negara bagi jamaah HTI Surabaya

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Wati, Marisa Kusuma (2009) Makna Negara bagi jamaah HTI Surabaya. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Preview

Text
Marisa Kusuma Wati_E04205006.pdf
Download (5MB) | Preview

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami atau memaknai tentang negara bagi jamaah Hizbut Tahrir Indonesia, sebagai bentuk interprestasinya terhadap doktrin keagamaan mereka. Hasil penelitain menunjukan bahwah Hizbut Tahrir Indonesia adalah gerakan yang mendeklarasikan sebagai partai politikyang berideologi Islam. Politik merupakan kegiatannya dan Islfllll adalah ideologinya. Hizbut Tahrir bergerak di tengah-tengah umat dan bersama-sama berjuang untuk menjadikan Islam sebagai permasalahan utamanya serta membimbing untuk mendirikan dan menegak.kan kembali Khilafah Islamiyah. Bentuk pemerintahan Islam, yang berarti sistem pemerintahan Islam yang merupakan sebuah sistem yang berbeda sama sekali dengan sistem-sistem pemerintahan yang ada di dunia. Baik dari aspek asas yang menjadi landasan berdirinya, pemikiran, konsep, standart serta hukum hukum yang dipergunakan untuk melayani kepentingan umat, maupun aspek undang-undang dasar serta undang-undang yang diberlakukannya, ataupun dari aspek bentuk yang menggambarkan wujud Negara Islam. Menurut jamaah Hizbut Tahrir ini, pemerintahan Islam bukan monarchi, bukan republik, bukan kekaisaran, bukan federasi. Menurut jamaah Hizbut Tahrir sistem pemerintahan dalam Islam adalah sistem Khilafah. Mengenai Negara Islam Hizbut Tahrir memandang dan memaknai bahwa Negara Islam tidak boleh memiliki satu pemikiran, konsep, hukum atau pun standart yang digali dari aqidah selain Islam. Implikasinya Negara Islam ini tidak memberi ruang bagi konsep demokrasi untuk kemungkinan diadopsi dalam negara tersebut. Karena bagi Hizbut Tahrir, demokrasi bukanlah konsep yang lahir dari aqidah Islam. Konsep lain yang dianggap tidak berangkat dari aqidah Islam, misalnya nasionalisme, patriotisme, juga tidak mendapat tempat dalam konsep yang dikembangkan bagi kelompok ini mengenai negara Islam. Karena itu konsep-konsep yang status hukumnya dengan demokrasi seperti konsep monarchi, kekaisaran atau pun republik yang notabene tidak bersumber pada aqidah Islam juga tidak ditoleransi bahkan dilarang berkembang dalam konsep negara Islam. Singkatnya semua istrumen Negara yang tidak bersumber dari "aqidah Islam" ditolak.