Analisis hukum Islam terhadap penetapan bagian waris janda atau duda di Desa Babadan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Nashihatin, Nashihatin (2011) Analisis hukum Islam terhadap penetapan bagian waris janda atau duda di Desa Babadan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Preview

Text
Nashihatin_C51207042.pdf
Download (1MB) | Preview

Official URL: http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/24188

Abstract

Penelitian ini bersifat lapangan (field research) untuk menjawab pertanyaan, pertama, apa yang melatarbelakangi penetapan bagian waris janda atau duda di desa Babadan. Kedua, bagaimana analisis hukum Islam terhadap penetapan bagian waris janda atau duda di desa Babadan. Untuk menjawab pertanyaan di atas, penulis melakukan penelitian lapangan. Dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan teknik wawancara dengan masyarakat desa Babadan kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo. Data yang telab terkumpul, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif dengan pola berpikir deduktif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa alasan yang melatarbelakangi penetapan bagian waris janda atau duda adalah kuatnya tradisi pembagian waris setempat yang sudah berlaku dalam waktu yang lama. Menurut mereka pembagian secara merata kepada para ahli waris termasuk di dalamnya bagian janda atau duda dan anak tanpa adanya pembedaan di antara mereka adalah merupakan cara pembagian yang adil, karena pihak-pihak yang berhak menerima harta waris adalah sama-sama kerabat yang utama bagi muwarris, sehingga tidak perlu adanya pembedaan antara ahli waris laki-laki dan perempuan dan antara janda atau duda dengan anak Selain karena alasan kepatuhan terhadap tradisi yang ada, alasan lain adalah karena kurangnya pengetahuan tentang hukum waris Islam. Penetapan bagian duda atau janda yang sama besar dengan bagian anak adalah sudah sejalan dengan hukum Islam dengan ketentuan ahli waris telah mengetahui bagiannya dan saling merelakan. Sebagaimana diatur dalam pasal 183 KHI "para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya". Sejalan dengan kesimpulan di atas, bagi para tokoh masyarakat dan tokoh agama diharapkan mensosialisasikan pengetahuan tentang hukum waris Islam, sehingga masyarakat mengetahui dan memahami cara pembagian secara Islam.