Pendapat hakim pengadilan agama Surabaya tentang formalitas mediasi

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Sepriyardi, Anggi (2011) Pendapat hakim pengadilan agama Surabaya tentang formalitas mediasi. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Anggi Sepriyardi_C51207009.pdf
Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini adalah hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan; bagaimana pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Surabaya, bagaimana efektivitas mediasi dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama Surabaya, dan bagaimana pendapat hakim Pengadilan Agama Surabaya tentang formalitas mediasi. Data penelitian dihimpun melalui wawancara dan studi dokumen. Selanjutnya dianalisis menggunakan analisa data kualitatif dengan metode analisis deskriptif yakni penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena melalui sudut pandang sosial. Metode analisis deskriptif ini bertujuan mengetahui pandangan hakim Pengadilan Agama Surabaya tentang formalitas mediasi. Kemudian data tersebut dinilai dan diuji dengan ketentuan yang ada dengan menggunakan pola pikir induktif. Hasil penelitian dan pengujian tersebut akan disimpulkan dalam bentuk deskripsi sebagai basil pemecahan permasalahan yang ada. Hasil penelitian menyebutkan bahwa mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Surabaya prosedur pelaksanaannya sudah sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Perma Nomor 1 Tahun 2008. Hal ini dapat diketahui dari adanya implementasi dari Pasal 13 yaitu penyerahan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator. Efektivitas mediasi terlihat ketika para mediator menangani perkara yang bersangkutan dengan kebendaan (zaken recht), namun merasa kesulitan jika perkara sudah berhubungan dengan individu (personal recht) seperti perceraian. Hal ini dikarenakan kondisi rumah t angga yang sudah sangat parah. Sedangkan ukuran keberhasilan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Surabaya adalah jumlah perkara perceraian yang dicabut dan jumlah akta perdamaian yang dikeluarkan jika itu perkara non perceraian. Bagi para hakim mediator Pengadilan Agama Surabaya, mediasi bukanlah sekedar formalitas belaka namun adalah kewajiban yang harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Meskipun selama ini terdapat beberapa hambatan, namun mereka tetap bersikap profesional dalam melaksanakan tugas. Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyarankan, pertama, kepada Pengadilan Agama khususnya Pengadilan Agama Surabaya agar lebih meningkatkan proses mediasi dan mempertahankan kualitas mediatomya dengan mengikuti pelatihan-pelatihan dan studi banding yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan jangan sampai terkesan formalitas saja. Kedua, kepada Mahkamah Agung agar lebih memperbanyak pelatihan-pelatihan yang berkenaan dengan mediasi agar banyak juga hakim mediator yang mempunyai sertifikat mediator.