Study analisis terhadap implementasi Perda Kab. Probolinggo no. 8 tahun 2006 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan, dan pemberhentian kepala desa di Kec. Maron antara tahun 2007-2008: tinjauan fiqh siyasah terhadap pengangkatan kepala desa

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Muhlishina, Shally (2010) Study analisis terhadap implementasi Perda Kab. Probolinggo no. 8 tahun 2006 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan, dan pemberhentian kepala desa di Kec. Maron antara tahun 2007-2008: tinjauan fiqh siyasah terhadap pengangkatan kepala desa. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Shally Muhlishina_C32304003.pdf
Download (1MB)

Official URL: http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/24216

Abstract

Skripsi ini adalah hasil dari penelitian lapangan (field research) yang bert ujuan untuk menjawab pertanyaan: bagaimana implementasi Perda Kah. Probolinggo Tahun 2006 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa terhadap mekanisme pemilihan kepala desa di kecamatan Maron antara tahun 2007-2008 dan bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap mekanisme pemilihan kepala desa di kecamatan Maron? Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Data penelitian dihimpun melalui wawancara, dokumentasi dan kajian teks dan selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif-deduktif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa mekanisme pemilihan kepala desa di desa Puspan kec. Maron sesuai dengan implementasi Perda kab. Probolinggo No. 8 Tahun 2006 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa. Pada prosesnya pemilihan kepala desa di kecamatan maron dimulai dengan pembent ukan panitia, penjaringan dan penyaringan bakal calon, pemilihan, dan terakhir adalah pelantikan kepala desa. Mekanisme pemilihan kepala desa di desa Puspan sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam, karena idealnya pemilihan pemimpin dilakukan secara langsung. Begitu pula dengan syarat-syarat seorang pemimpin, meskipun tidak sama persis dengan konsep-konsep dari para pemikir muslim terdahulu, tapi sedikit banyak syarat-syarat yang ada sudah representatif terhadap kriteria seorang pemimpin meskipun tidak sama dengan sosok ideal pemimpin yang disyarat kan oleh para pemikir Islam terdahulu. Akhimya, seorang pemimpin yaitu kepala desa hendaknya melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin dengan penuh tanggung jawab sehingga kepemimpinannya berjalan dengan efektif. Karena menjadi seorang pemimpin merupakan suatu amanah yang sangat besar dari rakyat yang harus dipikul selama masa jabatannya.