Studi komparasi antara ketentuan hukum Islam dan Kanonik Roma tentang perkawinan Beda Agama

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Wurini, Wurini (2010) Studi komparasi antara ketentuan hukum Islam dan Kanonik Roma tentang perkawinan Beda Agama. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Preview

Text
Wurini_ C51206034.pdf
Download (2MB) | Preview

Abstract

Skripsi ini adalah hasil penelitian perpustakaan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana ketentuan hukum Islam dan Kanonik Roma tentang perkawinan beda agama, serta persamaan dan perbedaannya pada kedua hukum tersebut. Data penelitian yang digunakan, dihimpun melalui pembacaan buku-buku, skripsi-skipsi yang bertema serupa, atau artikel-artikel yang dijadikan sebagai bahan pustaka, untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif deskriptif komparatif dengan menggunakan pola deduktif dan induktif, yaitu suatu metode yang menggambarkan dan membandingkan data yang telah terkumpul untuk kemudian mencari persamaan dan perbedaannya tanpa menggunakan model matematik statistik, dengan menguraikannya dari rumusan masalah yang bersifat umum pada rumusan masalah yang bersifat khusus dan sebaliknya. Hasil penelitian menyimpulkan, bahwa hukum Islam membolehkan perkawinan beda agama, khusus pada perkawinan antara Iaki-laki Muslim dengan perempuan non Muslim ahli kitab. Kebolehan ini juga berlaku dalam agama Katolik. Hanya saja, Kanonik membolehkan umat Katolik, baik laki-laki ataupun perempuan untuk melakukan perkawinan beda agama. Pembolehan dalam kedua hukum ini tidak terlepas dari ketentuan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Islam menekankan bahwa laki-laki Muslim itu harus dominan pada agamanya dan tidak mempunyai kekhawatiran mengenai keselamatan iman dan aqidahnya serta aqidah anak-anaknya kelak. Sedangkan kanonik mengajukan beberapa persyaratan yang lehih rinci, dengan mengharuskan pihak Katolik berjanji akan tetap berpegang pada imannya dan mengusahakan dengan sungguh-sungguh akan pembaptisan dan pengajaran anak-anaknya dalam agama Katolik. Kedua hukum ini juga menekankan untuk melakukan peneguhan perkawinan menurut hukum agamanya, bukan hukum agama pasangannya. Selain itu, ada persamaan di antara kedua hukum tersebut mengenai rukun perkawinan, dan sebagian syarat perkawinan. Sedangkan perbedaannya terletak pada definisi perkawinan beda agama, dan beberapa syarat dalam perkawinan. Dari pemaparan di atas, penulis menyarankan kepada orang-orang yang akan melakukan perkawinan beda agama agar memahami terlebih dahulu mengenai hal-hal yang harus dikompromikan, sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, terutama bagi beberapa hal-hal yang bersifat prinsip. Selain itu, para pembuat hukum disarankan untuk lebih melihat fenomena yang terjadi sehingga bisa menghasilkan jalan keluar yang tidak menimbulkan permasalahan baru.