Pelaksanaan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi perspektif Sadd Al Dhari'ah

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Zuhri, Moh Afifuddin (2018) Pelaksanaan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi perspektif Sadd Al Dhari'ah. Masters thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Preview

Text
Moh Afifuddin Zuhri_F12213119.pdf
Download (2MB) | Preview

Abstract

Hak angket sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 pasal 79 ayat (1) huruf b adalah hak Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. DPR menggunakan hak angket sebagai bentuk mekanisme pengawasan dalam koridor check and balance antara legislatif dan eksekutif. Dalam sejarah ketatanegaraan DPR beberapa kali menggulirkan hak angket kepada lembaga eksekutif untuk mengkritisi berbagai kebijakan, namun pada tahun 2017 melalui rapat paripurna, DPR menyetujui menggulirkan hak angket kepada Komisi Pemberantasan Korupsi yang dalam struktur ketatanegaraan sebagai lembaga negara independen. Dengan fokus kajian pada ada dan tidaknya kemaslahatan akibat digulirkannya hak angket tersebut, penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui tentang : 1. Bagaimana analisis prosedur pelaksanaan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD kepada Komisi Pemberantasan Korupsi? 2. Bagaimana analisis sadd adh-dharỉ‘ah terhadap penerapan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi? Pada penelitian normatif yang berdasarkan pada penelitian kepustakaan (library research) ini diketahui bahwa pelaksanaan hak angket DPR kepada KPK cacat, karena tidak memenuhi dari tiga segi aspek yaitu kewenangan, prosedur maupun substansinya. Pertama, aspek kewenangan yang dimaksud bahwa sebagai lembaga negara independen, KPK tidak termasuk dalam struktur eksekutif yang merupakan obyek angket sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2014. Kedua, dari aspek prosedur tersebut terdapat satu tata tertib pengambilan keputusan dalam persidangan yang dilangkahi. Ketiga, dari aspek substansi bahwa muatan materi yang menjadi alasan pengguliran hak angket kepada KPK bukanlah obyek permasalahan yang bersifat penting, strategis dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam perspektif sadd adh-dharỉ@‘ah, penerapan hak angket DPR kepada KPK dinilai dari aspek niat atau motifasinya terdapat indikasi kuat untuk memberikan intervensi dan pelemahan terhadap lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi, dari segi akibatnya bahwa mafsadat yang ditimbulkan akan sangat besar karena berkaitan langsung dengan struktur ketatanegaraan yang lain, khususnya hubungan antar lembaga negara.