Analisis Maqasid Shari’ah terhadap pandangan hakim PA Tuban tentang peran Ḥakam dalam perkara cerai shiqaaq

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Wahyuni, Sri (2018) Analisis Maqasid Shari’ah terhadap pandangan hakim PA Tuban tentang peran Ḥakam dalam perkara cerai shiqaaq. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Sri Wahyuni_C91214138.pdf
Download (3MB)

Abstract

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan guna menjawab pertanyaan bagaimana pandangan hakim PA Tuban tentang peran ḥakam dalam perkara cerai shiqāq dan bagaimana analisis maqāṣid sharī’ah terhadap pandangan hakim PA Tuban tentang peran ḥakam dalam perkara cerai shiqāq. Data penelitian ini dihimpun melalui wawancara. Teknik analisis data menggunakan metode analisis deskriptif. Selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis dengan pola pikir induktif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pandangan hakim PA Tuban tentang peran ḥakam dalam perkara cerai shiqāq, dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu: kategori pertama, pandangan hakim yang mewajibkan adanya ḥakam, alasan hakim mewajibkan adanya ḥakam, karena para hakim dalam kategori pertama ini menerapkan ketentuan hukum sesuai dengan apa yang telah ditetapkan menurut Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Al-Qur’an Qs. An-Nisa’:35. Kategori kedua, pandangan hakim yang tidak mewajibkan adanya ḥakam, karena hakim dalam kategori kedua ini lebih pada penafsiran terhadap Ayat yang terkandung dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yaitu ḥakam secara tidak langsung sudah diterapkan sesuai dengan Pasal 76 UU Nomor 7 Tahun 1989 pada pembuktian saksi oleh keluarga, hanya saja teknisnya yang berbeda. Karena pada prosesnya sama dengan saksi namun lebih disederahanakan, oleh karena itu hakim menyebutnya dengan istilah semi ḥakam. Selain dasar tersebut alasan para hakim yaitu menekankan pada apa yang lebih membawa maslahat dan tidak menyulitkan bagi para pihak. Hakim memang punya kewenangan dalam menentukan suatu putusan. Terlebih lagi hakim juga mempunyai wewenang untuk menafsirkan suatu peraturan jika terdapat perkara yang aturan hukumnya masih atau kurang jelas. Namun diharapkan penafsiran yang dilakukan oleh hakim benar-benar mempertimbangkan kemanfaatan dan keadilan hukum.