Analisis penerapan asas personalitas keislaman terhadap ahli waris non muslim berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Ratib, Victor Albadi'u (2018) Analisis penerapan asas personalitas keislaman terhadap ahli waris non muslim berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Preview

Text
Victor Albadi'u Ratib_C91214119.pdf
Download (27MB) | Preview

Abstract

Skripsi ini merupakan analisis penerapan asas personalitas terhadap ahli waris non muslim. Permasalahan ini menjadi menarik disebabkan pluralisme hukum sebagai realita sosio-yuridis di Indonesia. Sehinga terdapat persinggungan antara penerapan asas personalitas keislaman dengan sengketa kewarisan Islam yang melibatkan non muslim. Asas personalitas keislaman telah tertuang dalam UU No. 79 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dalam perubahan pertama melalui UU No. 3 Tahun 2006. Namun dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung terdapat perbedaan pemaknaan asas personalitas keislaman ketika diterapkan kepada ahli waris non muslim. Penelitian ini bertujuan menjelaskan permasalahan tersebut dengan berfokus pada putusan Mahkamah Agung Nomor 368K/AG/1995 dan 16K/AG/2010 sebagai bentuk pembatasan masalah. Jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian pustaka yang menekankan kepada telaah literatur berkaitan dengan pokok bahasan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan dokumenter. Teknik analisis yang dipakai adalah deskriptif analitis yang mengungkapkan data terkait penelitian untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Pendekatan masalah dilakukan dengan pola pikir deduktif yaitu dengan mengungkapkan poin-poin utama dari yurisprudensi Mahakamah Agung untuk selanjutnya ditinjau dari konsep asas personalitas keislaman dan yurisprudensi. Penelitian yang dilakukan tersebut menghasilkan tiga poin utama. Pertama, terjadi penyimpangan penerapan asas personalitas keislaman dalam yurisprudensi Mahkamah Agung. Kedua, dari segi hukum positif penerapan asas personalitas keislaman terhadap ahli waris non muslim dalam yurisprudensi Mahakamah Agung merupakan bentuk penemuan hukum untuk mengisi kekosongan hukum, sedangkan dari segi hukum Islam, merupakan upaya implementasi dari misi universalitas Islam, Ketiga, yurisprudensi Mahkamah Agung tentang asas personalitas keislaman menjadi common basic idea sekaligus sumber hukum sebagai bentuk unified legal frame work bagi kasus serupa. Selaras dengan kesimpulan yang diperoleh maka disarankan untuk mengakomodasi norma hukum pada yurisprudensi Mahkamah Agung terkait penerapan asas personalitas keislaman terhadap ahli waris non muslim dalam revisi UU Peradilan Agama dan melakukan penelitian lanjutan mengenai asas personalitas keislaman yang berpusat pada hubungan hukum bukan diri para pihak yang berperkara.