Tinjauan hukum pidana Islam terhadap operasi militer sebagai salah satu unsur yang meringankan hukuman terdakwa di pengadilan militer: studi direktori Putusan Pengadilan Militer Banjarmasin nomor: 56k/pm.i-06/ad/xi/2016

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Putri, Oktavia Bintari (2018) Tinjauan hukum pidana Islam terhadap operasi militer sebagai salah satu unsur yang meringankan hukuman terdakwa di pengadilan militer: studi direktori Putusan Pengadilan Militer Banjarmasin nomor: 56k/pm.i-06/ad/xi/2016. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Oktavia Bintari Putri_C73214032.pdf
Download (8MB)

Abstract

Skripsi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana pertimbangan hakim pada Direktori Putusan Pengadilan Militer Banjarmasin Nomor: 56-K/PM.I-06/AD/XI/2016 dalam hal meringankan hukuman terdakwa karena operasi militer serta bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap operasi militer sebagai salah satu unsur yang meringankan hukuman terdakwa di Pengadilan Militer (Studi Direktori Putusan Pengadilan Militer Banjarmasin Nomor 56-K/PM.I-06/AD/XI/2016). Data penelitian diperoleh dengan menggunakan teknik studi dokumentasi, yaitu teknik memperoleh data dengan cara menelaah dokumen, yaitu membaca, mengkaji, merangkum, menulis dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan Direktori Putusan Nomor: 56-K/PM.I-06/AD/XI/2016 yang meringankan hukuman terdakwa karena operasi militer. Selanjutnya data diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif untuk diambil kesimpulan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ada dua pertimbangan hakim dalam putusan ini yaitu pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat sosiologis. Menurut tinjauan hukum pidana Islam pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa pada putusan tersebut, sudah sesuai karena termasuk dalam kategori hukuman jari<mah ta’zi<r dan belum ada ketentuan nas yang mengatur secara eksplisit tentang hukuman kejahatan pada putusan tersebut, sehingga dalam menjatuhkan hukuman diberikan sepenuhnya kepada hakim atau dalam hal ini ulil amri. Saran yang dapat disampaikan adalah diharapkan para hakim dalam memutus perkara hendaknya lebih mengutamakan kemaslahatan umum dengan mendasarkan segala keputusannya kepada Undang-Undang yang mengatur tindak pidana seseorang, karena negara Indonesia adalah negara hukum yang menganut asas legalitas, sewajarnya para hakim memutus segala perkara sesuai dengan Undang-Undang yang mengaturnya.