Tinjauan hukum pidana Islam terhadap pelaku penghinaan sultan atau raja

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Suramah, Miftahulkudur (2018) Tinjauan hukum pidana Islam terhadap pelaku penghinaan sultan atau raja. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Preview

Text
Miftahulkudur Bin Suramah_C73214031.pdf
Download (811kB) | Preview

Abstract

Skripsi ini adalah hasil penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Penghinaan Sultan atau Raja”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan yaitu, 1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim terhadap pelaku penghinaan Sultan atau Raja di Perak Malaysia? 2. Bagaimana tinjauan hukum pidana islam atas dasar pertimbangan hakim terhadap pelaku penghinaan Sultan atau Raja di Perak Malaysia. Data penelitian dihimpun dengan teknik studi dokumenter yaitu mengumpulkan data dan informasi dari buku sekunder, artikel, Undang-Undang dan internet. Selanjutnya data yang telah dihimpun dianalisis dengan menggunakan dua metode, yang pertama deskriptif analisis yaitu aktivitas atau analisis informasi yang menitik beratkan kegiatannya pada penelitian dokumen dan menganalisis peraturan hukum yang terkait dengan hukuman bagi pelaku penghinaan Sultan atau Raja di Malaysia, dan yang kedua metode deduktif analisis yaitu menggunakan dalil-dalil yang bersifat umum menuju khusus dengan hukuman terhadap pelaku penghinaan Sultan atau Raja di Malaysia untuk memperoleh kesimpulan. Hasil penelitian mnyebutkan bahwa pertama menurut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta 558 pasal 233 ayat 1 huruf (a) menjelaskan tentang unsur-unsur delik yang dilakukan dan Pasal 233 ayat 3 menjelaskan pelaku tindak pidana ini akan dikenakan denda tidak melebihi RM 50.000 (lima puluh ribu ringgit Malaysia) atau penjara tidak melebihi satu tahun atau kedua-duanya dan apabila terdakwa masih melakukan kesalahan yang sama setelah dijatuhkan sanksi maka akan di denda RM 1000 (satu ribu ringgit Malaysia) setiap hari. Kemudian hakim menjatuhkan Hukuman RM 5.000 (lima ribu ringgit Malaysia) atau jika tidak sanggup membayar denda dikenakan hukuman penjara 3 bulan. Kedua menurut hukum pidana islam, bagi orang yang lakukan tindak pidana penghinaan akan dikenakan jarimah ta’zir. Jarimah ta’zir adalah suatu hukuman yang ditentukan oleh penguasa bagi orang yang melanggar dan hukumannya bisa satu atau dua jenis hukuman. Karena itu, skripsi yang disusun penulis dengan tema tinjauan hukum pidana Islam terhadap pelaku penghinaan Sultan atau Raja di Malaysia ini sebagai acuan bagi masyarakat umum untuk mengetahui bahwa adanya undang-undang Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta 558 yang mengatur tentang tindak pidana melalui sosial media, dan juga pertimbangan hakim yang meringankan hukuman bagi terdakwa dalam kasus ini ditinjau juga melalui pandangan hukum pidana Islam.