Analisis hukum pidana Islam terhadap penganiayaan anak kepada ibunya: studi Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk nomor: 50/pid.sus/2016/pn.Njk

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Munawaroh, Lu'luul (2018) Analisis hukum pidana Islam terhadap penganiayaan anak kepada ibunya: studi Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk nomor: 50/pid.sus/2016/pn.Njk. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Lu'luul Munawaroh_C93214093.pdf
Download (1MB)

Abstract

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penganiayaan Anak Kepada Ibunya (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor: 50/Pid.Sus/2016/Pn.Njk)” ini merupakan hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana pertimbangan hakim terhadap sanksi tindak pidana penganiayaan anak kepada ibunya dalam putusan nomor 50/Pid.Sus/2016/Pn.Njk dan bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana penganiayaan anak kepada ibunya dalam putusan nomor 50/Pid.Sus/2016/Pn.Njk.Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan dengan metode kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normative. Data yang digunakan berasal dari putusan pengadilan negeri Nganjuk nomor 50/Pid.Sus/2016/Pn.Njk sebagai data primer dan data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, pendapat ahli hukum, serta beberapa karya tulis yang berkenaan dengan tindak pidana penganiayaan yang kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif analisis dengan pola fikir deduktif untuk memperoleh analisis khusus dalam hukum pidana Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim pengadilan negeri Nganjuk dalam memutus sanksi bagi pelaku penganiayaan anak kepada ibunya sudah sesuai dengan ketentuan hukuman tâ’zir menurut hukum pidana Islam, dimana hukuman tâ’zir diserahkan kepada ijtihad keputusan ulil amri yang dikuasakan kepada hakim yang dalam perkara ini, hakim menjatuhkan hukuman berupa penjara selama 3 (tiga) bulan karena terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP. Namun, dalam penelitian ini penulis lebih menitik beratkan pada pertimbangan hakim yang memilih mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua dari Jaksa Penuntut Umum yaitu dengan menerapkan pasal 351 ayat (1) KUHP sebagai lex generali dibanding menetapkan lex spesialis yaitu pasal 44 ayat (1) Undang-undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum.Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan lkepada hakim agar dalam mengambil keputusan lebih memperhatikan asas lex spesialis derogate lex generalis sesuai dengan ketentuan pasal 63 ayat (2) KUHP.