Kewenangan pemerintahan daerah tentang perlindungan TKI di daerah perbatasan dalam tinjauan Siyāsah al Dustūriyyah: studi pembentukan Perda Nomor 3 Tahun 2015 di Sambas, Kalimantan Barat

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Hasiah, Hasiah (2018) Kewenangan pemerintahan daerah tentang perlindungan TKI di daerah perbatasan dalam tinjauan Siyāsah al Dustūriyyah: studi pembentukan Perda Nomor 3 Tahun 2015 di Sambas, Kalimantan Barat. Masters thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Preview

Text
Hasiah_F02216033.pdf
Download (4MB) | Preview

Abstract

Tesis ini bertujuan untuk memaparkan eksistensi pemerintah daerah melindungi TKI bermasalah akibat lalu lintas perbatasan melalui pembentukan produk hukum. Teori yang dipakai adalah teori kewenangan menurut Philipus Hadjon dan teori hierarki perundang-undangan menurut Hans Kalsen dalam proses legislasi. Sedangkan dalam perspektif Siyāsah Al-Dustūriyyah menggunakan pendekatan fiqh siyāsah oleh Muhammad Iqbal. Jenis penelitian ini adalah hukum empiris (non doktrinal) atau sosio legal yaitu penelitian yang menyangkut efektvitas dan bekerjanya hukum terhadap lembaga. Pendekatan-pendekatan yang digunakan seperti: perundang-undangan; konseptual; historis dan politik hukum. Penelitian ini menggunakan analisa kualitatif deduktif sedangkan kesimpulan menggunakan induktif. Langkah-langkah yang dilakukan adalah mengumpulkan data dan sampel, menggali undang-undang, dokumen, buku, karya ilmiah dan melakukan wawancara secara mendalam. Berdasarkan temuan dan analisis dari penelitian ini yaitu: Pertama, kewenangan pemerintah daerah terkait pembentukan Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang pencegahan dan penanganan perdagangan manusia memuat latar belakang pemerintah daerah perlu membentuk Perda Nomor 3 Tahun 2015 yaitu disebabkan berbagai faktor seperti geogrfis, keamanan, ekonomi, pendidikan, budaya, perlindungan hukum, dan politik. Kedua, melalui pembentukan Perda Nomor 3 Tahun 2015 memuat kewenangan pemerintah daerah yang terdiri dari: melaksanakan urusan pemerintahan; mengimplementasikan otonomi daerah, melaksanakan delegasi pasal ; berperan sebagai legislatif daerah; koordinasi dan penyediaan sarana dan prasarana. Ketiga, dalam tinjauan Siyāsah Al-Dustūriyyah, kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sambas (DPRD dan Bupati) memiliki relevansi dengan Al-Sulṭah al-Tasyrī’iyyah yaitu kekuasaan membuat undang-undang. Analisis yang diperoleh peneliti yaitu sama-sama memiliki sumber kewenangan berdasarkan aturan tertinggi seperti Al-Quran dan Hadist dan umat atas kesamaan aqidah. Sedangkan kewenangan pemerintah daerah membentuk Perda Nomor 3 Tahun 2015 berasal dari undang-undang dan legitimasi rakyat berdasarkan Pemilu. Perumusan Perda Nomor 3 Tahun 2015 dalam analisa Siyāsah Al-Dustūriyyah yaitu memiliki Illat (latar belakang/sebab hukum), berlandaskan aturan tertinggi dan memakai mekanisme syura (musyawarah). Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan menjadi acuan peneliti selanjutnya mempertajam kajian terkait pemerintah daerah khususnya lembaga legislatif daerah sebagai wadah aspirasi rakyat demi mewujudkan cita-cita negara berkedaulatan rakyat.