Analisis hukum Islam terhadap kerja sama bagi hasil dalam usaha Bengkel Dinamo di Pelabuhan Gresik Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Andryani, Merysa Tria (2018) Analisis hukum Islam terhadap kerja sama bagi hasil dalam usaha Bengkel Dinamo di Pelabuhan Gresik Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Preview

Text
Merysa Tria Andryani_C72214088..pdf
Download (2MB) | Preview

Abstract

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Kerja Sama Bagi Hasil dalam Usaha Bengkel Dinamo di Pelabuhan Gresik Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik” ini merupakan hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana praktek kerja sama bagi hasil dalam usaha Bengkel Dinamo di Pelabuhan Gresik Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap kerja sama bagi hasil dalam usaha Bengkel Dinamo di Pelabuhan Gresik Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik. Data penelitian dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif dengan pola pikir deduktif, yaitu memaparkan terlebih dahulu landasan teori tentang akad Mud{a>rabah untuk menganalisis fakta emp iris tentang kerja sama bagi hasil dalam usaha Bengkel Dinamo di Pelabuhan Gresik Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: pertama : praktek kerja sama bagi hasil dalam Bengkel Dinamo Zayn Teknik merupakan perjanjian kerja sama bagi hasil yang dilakukan dengan akad Mudarabah, dimana pihak pertama (pemilik modal) menanamkan modalnya sebanyak 100% dan pihak lainnya bertindak sebagai pengelola usaha. Keuntungan dalam kerja sama bagi hasil ini telah di tentukan pada awal yakni sebesar 10% dari modal usaha untuk pemilik modal, sedangkan sisanya akan menjadi hak pengusaha. Kedua : praktek akad kerja sama bagi hasil tersebut tidak sesuai dengan syarat sahnya akad Mudarabah dikarenakan adanya penentuan keuntungan pada awal akad kepada pemilik modal serta terdapatnya unsur ketidakpastian pada keuntungan yang didapatkan oleh pengusaha. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka bagi kedua belah pihak, diharapkan dapat melakukan perjanjian secara tertulis dengan hitam di atas putih. Serta untuk pembagian keuntungan diharapkan bisa lebih adil antara pemilik modal dan pengusaha. Karena dikhawatirkan, jika sistem seperti ini diteruskan maka akan menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak yang berakad.