Analisis hukum Islam dan UU No.3 tahun 2006 tentang peradilan agama terhadap syarat tinggi badan bagi pendaflar calon hakim pengadilan agama

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fuad, Zakil (2010) Analisis hukum Islam dan UU No.3 tahun 2006 tentang peradilan agama terhadap syarat tinggi badan bagi pendaflar calon hakim pengadilan agama. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Zakil Fuad_C01205098.pdf
Download (873kB)

Abstract

Skripsi ini bertujuan skripsi ini adalah untuk menjawab rumusan masalah berikut. Perlama; bagaimanakah ketentuan tentang syarat tinggi badan bagi calon hakim pengadilan agama? Kedua; mengapa diberlakukan syarat tinggi badan bagi pendafatar calon hakim pengadilan agama? Ketiga; bagaimana analisis hukum Islam dan UU No. 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama terhadap syarat tinggi badan bagi pendaftar calon hakim pengadilan agama? Penelitian ini adalah penelitian dokumenter yaitu dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum primer (perundang-undangan) dan bahan hukwn sekunder (kepustakaan). Pengwnpulan data dilakukan dengan teknik dokumenter yaitu mencari dokumen dan informasi tentang syarat tinggi badan bagi pendaftar calon hakim pengadilan agama. Dan melakukan penelusuran kepustakaan untuk mendapatkan buku-buku yang berisikan data tentang hakim dan syarat-syaratnya. Metode analisis yang dipakai adalah analisis dokumen, untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah pertatna dan kedua. Menggunakan metode filosofis dengan pola pikir deduktif untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah yang ketiga. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pertama, ketentuan syarat tinggi badan bagi pendaftar calon hakim pengadilan agama yaitu minimal 160 cm bagi laki-laki dan 152 cm bagi pcrcmpuan, kedua, alasan diberlakukannya syarat tinggi badan adalah unt uk meningkatkan performance hakim dan juga untuk menghilangkan kesenjangan serta menciptakan kesetaraan antar peradilan di Indonesia, ketiga, menurut konsep hukum Islam syarat tinggi badan tidaklah subtantif karena tidak mengandung tujuan dan faedah yang kuat, Kontradiktif dengan tugas dan fungsi hakim, diskriminatif karena membedakan perlakuan terhadap pendaftar calon hakim berdasarkan ukuran tinggi badan. Menurut UU No. 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama syarat tinggi badan ini bertentangan dengan syarat calon hakim pengadilan agama adalah warga negara Indonesia, karena dengan syarat tinggi badan ini ada hak warga negara yang dilanggar. Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis menyarankan kepada Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung selaku pembuat ketentuan syarat tinggi badan bagi pendaftar calon hakim, khususnya calon hakim pengadilan agama, hendaknya mempertimbangkan ulang tentang pemberlakuan syarat tinggi badan ini mengingat adanya hal-hal yang tidak sesuai dengan hukum Islam dan UU No. 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama. Dan hendaknya syarat-syarat yang diberlakukan bagi calon hakim lebih mengarah pada tujuan yang substantif yang relevan dengan tugas dan fungsi hakim, dan tidak bertentangan dengan prinsip hukum terutama hukum Islam.