Analisis hukum Islam terhadap Obscuur Libel In Posita dalam perkara Itsbat Nikah: studi Penetapan PA Sidoarjo No. 65/Pdt.P/2009/PA. Sda

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Royani, Nur (2011) Analisis hukum Islam terhadap Obscuur Libel In Posita dalam perkara Itsbat Nikah: studi Penetapan PA Sidoarjo No. 65/Pdt.P/2009/PA. Sda. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Preview

Text
Nur Royani_C01304103.pdf
Download (2MB) | Preview

Official URL: http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/25317

Abstract

Skripsi ini adalah hasil dari penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap Obscuur Libel In Posita dalam Perkara Itsbat Nikah (Studi Penetapan PA Sidoarjo No. 65/Pdt.P/2009/PA. Sda). Data penelitian ini dihimpun melalui teknik wawancara dengan Hakim dan, atau panitera tentang perkara penetapan itsbat nikah No. 65/Pdt.P/2009/PA. Sda. Serta membaca, mengkaji, menganalisa data-data mengenai hal-hal penetapan hukum itsbat nikah No. 65/Pdt.P/2009/PA. Sda, ketentuan-ketentuan hukum mengenai itsbat nikah dan buku-buku sekunder. Data yang diperoleh dianalisis dengan metode deskriptif deduktif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Bahwa dalam perkara itsbat nikah No. 65/Pdt.P/2009/PA. Sda terdapat dua kekaburan atau ketidak jelasan (obscuur libel), yakni :Obscuur libel in persona atau kabur orangnya karena tidak menyebutkan pihak ahli waris dari orang tuanya dan obscuur libel in posita atau kabur dalil gugatannya karena Pemohon tidak menyebutkan bahwa harta berada pada kekuasaan saudara seayahnya karena hakim mengacu pada teori substantiering theorie bukan pada teori individualisering theorie. Perkara itsbat nikah No. 65/Pdt.P/2009/PA. Sda dalam Peradilan Islam sebenarnya persidangan tidak dapat dilangsungkan karena salah satu syarat tidak terpenuhi yaitu pihak mudda'alaih (tergugat) yang terdiri dari ahli waris tidak dilibatkan. dan tidak ada putusan pada kasus yang tidak diteruskan. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka terhadap Hakim Agar Hakim lebih memahami makna Pasal 119 HIR Pasal 143 Rbg dan Pasal 58 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 5 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1970 dengan makna imperative sehingga lebih aktif membantu pencari keadilan meskipun sebatas hukum formalnya. Dan Agar Hakim lebih memperhatikan terhadap asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 diatur dalam pada Pasal 57 ayat (3) yang bermuara pada Pasal 4 ayat (2).