Analisis hukum Formil terhadap Putusan Pengadilan Agama Lumajang mengenai Itsbat Nikah Kedua: studi kasus Putusan No.0628/Pdt.G/2010/PA.Lmj

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Hidayatullah, Hidayatullah (2010) Analisis hukum Formil terhadap Putusan Pengadilan Agama Lumajang mengenai Itsbat Nikah Kedua: studi kasus Putusan No.0628/Pdt.G/2010/PA.Lmj. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Preview

Text
Hidayatullah_C01206072.pdf
Download (1MB) | Preview

Official URL: http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/25325

Abstract

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan. Secara praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dan sumber informasi mengenai bagaimana proses itsbat nikah kedua (poligami) di Pengadilan Agama Lumajang, serta apa dasar pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Lumajang dalam menyelesaikan itsbat nikah dan bagaimana analisis terhadap putusan hakim dalam mengabulkan itsbat nikah kedua (poligami) tersebut. Penelitian ini menggunakan metode verifikatif normatif, yaitu menilai kesesuaian hukum formil (UU No. I Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan Pedoman Tekhnis Administrasi dan Tekhnis Peradilan Agama) dengan kasus permohonan itsbat nikah dan poligami yang di putus dalam satu majelis yang ada di Pengadilan Agama Lumajang. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Proses pengajuan itsbat nikah kedua di Pengadilan Agama Lumajang dilakukan sebagaimana prosedur pengajuan perkara di Pengadilan Agama seperti perkara lain, yait u sesuai dengan ketent uan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Hal ini dilakukan, karena pada dasarnya, perkara yang diajukan adalah permohonan itsbat nikah. Namun pada perkara ini itsbat nikah yang diajukan adalah pernikahan poligami. Sehingga majelis hakim perlu memproses izin poligami terlebih dahulu, kemudian memproses itsbat nikahnya. Dasar pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Lumajang dalam menyelesaikan itsbat nikah kedua adalah mengacu pada Poin 4 Pedoman Administrasi dan Teknis Pengadilan Agama Tahun 2009 Buku II dan Pasal 49 huruf a UU Nomor 50 Tahun 2009 perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Keput usan hakim dalam mengabulkan permohonan itsbat nikah dalam perkawinan poligami sebenarnya tidaklah tepat. Namun karena perkara itsbat tersebut berkaitan erat dengan status hukum anak yang terlahir dari perkawinan tersebut dan alasan serta syarat pengajuan isbat nikah kedua dapat dipenuhi oleh pemohon dan disetujui oleh termohon, maka keput usan majelis hakim tepat. Al-Qur'an tidak mengat ur mengenai itsbat nikah kedua, namun poligami diperbolehkan, sebagaimana dalam al-Qur'an surat An-Nisa' ayat: 3, selain it u juga disebut kan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 55 ayat 1. Realitas di Lapangan menunjukkan masih ditemukan putusan-putusan hakim yang tidak memenuhi standar yang ada, baik dari aspek hukum acaranya maupun penerapan hukumnya, karenanya diharapkan pada para hakim secara khusus dan juga kepada lembaga yang berwenang dalam mengawasi dan membinanya, agar terus menerus mengupayakan peningkatan profesionalitas para hakim agama khususnya di Pengadilan Agama Lumajang. Selain itu, Agar hakim yang menangani perkara perdata, khususnya itsbat nikah kedua, tidak harus langsung memakai perat uran yang ada, melainkan harus dikaji terlebih dahulu perat uran tersebut sesuai dengan hukum Islam dan dikembangakan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kenyataan yang ada agar hukum bisa berkembang sesuai dengan perkembangan zaman.