Tinjauan kompilasi hukum Islam dan PP No. 9 Tahun 1975 terhadap pelaksanaan pencatatan perceraian di Kantor Urusan Agama Kec. Gurah Kab. Kediri

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Bastomi, Ahmad (2010) Tinjauan kompilasi hukum Islam dan PP No. 9 Tahun 1975 terhadap pelaksanaan pencatatan perceraian di Kantor Urusan Agama Kec. Gurah Kab. Kediri. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Preview

Text
Ahmad Bastomi_C51206017.pdf
Download (2MB) | Preview

Official URL: http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/25334

Abstract

Skripsi ini adalah hasil penclitian lapangan yang dilaksanakan pcnulis unt uk mcnjawab pertanyaan tentang bagaimana pelaksanaan pencatatan perceraian di KUA Gurah dan bagaimana pula implikasi hukum tidak dicatatkannya perceraian di KUA Kec. Gurah. Data penelitian ini dihimpun melalui pembacaan buku-buku yang dijadikan scbagai bahan pustaka dan wawancara dcngar. para pcgawai KUA dan Pcjabat PA serta obscrvasi kc KUA Kec. Gurah Kab. Kcd i ri dan PA Kab. Kediri. Analisis yang digunakan adalah metode deskriptif induktif yang merupakan suatu metode yang mendeskripsikan data yang berasal dari suatu kasus di lapangan, kemudian menganalisis data-data tersebut untuk diambil suatu kesimpulan dalam menganalisis kasus tersebut. Hasil pcnclitian ini mcnyi mpulkan, buhwa puda dasarnya dalam Kompilasi Hukum Islam yang kctcnt uannya sama dcngan kctentuan yang ada dalam PP. No 9 Tahun 1975 discbutkan bahwa setelah pcrceraian diputus oleh Majelis Eakim Pengadilan Agama, dan setelah put usan tcrsebut mempunyai kekuatan hukum, maka Pengadilan dalam hal ini berkewajiban_ mengirimkan salinan putusan ke KUA yang meneatatkan pemikahan tersebut, agar oleh pihak KUA dicatatkan di buku pendaitaran perceraian sebagai bukti bahwa status perkawinan pihak-pihak yang bercerai tersebut sudah herubah menjadi janda dan duda. Sedangkan hasil pcnclitian penulis mcnunjukkan bahwa masih terdapat pencatatan pcrceraian yang tidak tcrlaksana dcngan baik. Hal ini disebabkan karena kurang maksimalnya pemberitahuan pcrceraian yang dikirimkan oleh pihak Pengadilan Agama Kab. Kediri ke Kantor Urusan Agama Kec. Gurah Kab. Kediri. Dan dari kesimpuian penelitian penulis dapat dinyatakan bahwa salah satu faktor kurang maksimalnya pengiriman pcmberitahuan tcrsebut karena tidak adanya peraturan lebih lanjut tentang sanksi bagi pejabat PA yang tidak mcngirimkan pemberitahuan tcrsebut kc KUA. Padahal, jika dianalisis lebih jauh, tidak dicatatkannya perceraian di KUA akan menghambat pendataan angka perceraian bagi pemerintah dan memberikan pcluang pcmalsuan status bagi pihak yang telah bercerai karena status perkawinaunya dalam arsip KUA masih berlaku. Dari pemaparan di atas, pcnulis mcnyimpulkan bahwa perlu peraturan yang mengatur lebih rinci tentang sanksi bagi pejabat PA yang lalai dalam mengirimkan pcmberitahuan pcrceraian ke KUA agar dapat mcminimalisir tidak dicatatkannya perceraian di KUA.