Perlindungan saksi whistle blower dalam tindak pidana korupsi oleh LPSK menurut Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban dalam kajian fiqh siyasah

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Mustofa, Choirul (2011) Perlindungan saksi whistle blower dalam tindak pidana korupsi oleh LPSK menurut Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban dalam kajian fiqh siyasah. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Choirul Mustofa_C03207024.pdf
Download (2MB)

Abstract

Skripsi ini adalah hasil kajian pustaka yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana prosedur perlindungan saksi whistle blower dalam tindak pidana korupsi oleh LPSK menurut Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban dab bagaimanakah perlindungan saksi whistle blower dalam tindak pidana korupsi oleh LPSK menurut fiqh siyasah. Data penelitian dihimpun melalui pembacaan dan kajian teks dan bibliografi yaitu menghimpun sumber data berupa referensi yang relevan. Selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif. Dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mempunyai kewenangan dalam melindungi saksi whistle blower dalam tindak pidana korupsi yang mana statusnya sebagai saksi pelapor. Dalam kajian fiqh siyasah LPSK wajib untuk melindungi saksi whistle blower dalam tindak pidana korupsi, karena hal ini sesuai dengan kajian hukum Islam dalam konsep fiqh siyasah dan kaidah-kaidah fiqh yang lebih mendahulukan kemaslahatan bagi sebagian besar masyarakat.