Iklan kampanye politik Partai Demokrat versi "Katakan Tidak! Pada Korupsi": analisis semiotik pada harian Jawa Pos edisi Senin , 02 Maret 2009

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Maulidina, Anik (2009) Iklan kampanye politik Partai Demokrat versi "Katakan Tidak! Pada Korupsi": analisis semiotik pada harian Jawa Pos edisi Senin , 02 Maret 2009. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Preview

Text
Anik Maulidina_B06205051.pdf
Download (2MB) | Preview

Official URL: http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/25428

Abstract

Ada satu persoalan yang hendak dikaji dalam skripsi ini, yaitu: Apa makna pesan yang terdapat dalam iklan kampanye politik Partai Demokrat Versi "Katakan Tidak! Pada Korupsi". Unruk mengungkap persoalan tersebut secara menyeluruh dan mendalam, dalam penelitian ini digunakanlah paradigma kritis didasari pemikiran pertama, paradigma ini mempunyai pandangan tertentu bagaimana media, dan pada akhimya iklan harus dipahami keseluruhan proses produksi dan struktur sosial, kedua salah satu sifat dasar teori kritis adalah selalu curiga dan mempertanyakan kondisi masyarakat dewasa ini. Serta analisis semiologi Roland Barthes, karena model ini lebih dalam dalam mengungkap makna dibalik simbol atau tanda terutama dalam iklan. Dari basil penelitian ini ditemukan bahwa makna pesan yang terdapat dalam iklan kampanye politik Partai Demokrat Versi "Katakan Tidak! Pada Korupsi" adalah sikap dan prilaku melawan perbuatan korupsi. Melawan korupsi berarti memberantas korupsf Pemberantasan setidaknya memiliki dua (2) komponen, yaitu pencegahan dan penindakan. Upaya pencegahan tindak pidana korupsi bisa dilakukan dengan cara: pendidikan anti korupsi dan kampanye anti korupsi, hal ini dimaksudkan agar semua elemen bangsa dapat terhindar dari perbuatan korupsi serta meminimalisir terjadinya korupsi sekecil apapun dan tidak memberikan peluang terhadap penyimpangan-penyimpangan dalam bentuk apapun. Sementara penindakan terhadap korupsi dilakukan dengan cara menangkap dan mempidanakan pelaku korupsi serta menegakkan hukum yang seadi1-adilnya bagi pihak yang terlibat kasus korupsi. Sebagaimana yang dilakukan pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yakni Penegakan hukum tanpa pandang bulu sudah dijalankan. Pada masa pemerintahannya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memiliki beberapa catatan prestasi dalam bidang pemberantasan korupsi. Sejumlah pejabat di level pusat maupun daerah telah berhasil diperiksa dan menjalani proses hukum atas dugaan berbagai kasus korupsi. Termasuk pula, penetapan besan SBY sendiri, yaitu Aulia Pohan, sebagai tersangka dalam kasus aliran dana Bl. Langkah-langkah ini cukup menunjukkan kepada publik bahwa pemerintahan yang dipimpin SBY memang tengah giat memberantas korupsi. Tidak campur tangannya SBY dalam penetapan Aulia Pohan sebagai tersangka, juga turut memberi pesan positif tentang keseriusan langkah tersebut.