Mekanisme penunujukan Aziz Samsoeddin sebagai calon ketua DPR pasca penetapan status tersangka pada Setya Novanto dalam kasus korupsi E-KTP perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Nirwati, Haslin (2018) Mekanisme penunujukan Aziz Samsoeddin sebagai calon ketua DPR pasca penetapan status tersangka pada Setya Novanto dalam kasus korupsi E-KTP perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah. Masters thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Haslin Nirwati_F02213017.pdf
Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) Bagaimana mekanisme penunjukan Aziz Samsoeddin sebagai calon ketua DPR (2) Bagaimana penetapan Setya Novanto sebagai tersangka dalam kasus korupsi E-KTP (3) Bagaimana mekanisme penunjukan Aziz Samsoeddin sebagai calon ketua dpr pasca penetapan status tersangka pada setnov dalam kasus korupsi E-KTP prespektif fiqih siyasah dusturiyah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan dua pendekatan yakni perundang-undangan dan sejarah. Pendekatan perundang-undangan bertujuan untuk mengkaji secara mendalam berbagai peraturan yang mengatur terkait mekanisme pemilihan calon ketua DPR pasca penetapan status tersangka pada Setya Novanto dalam kasus korupsi E-KTP, sedangkan pendekatan sejarah digunakan dalam rangka memahami sistem parlemen di Indonesia. Setelah data terkumpul, data dianalisis dengan menggunakan metode deskritif analisis yang bertujuan untuk mendeskripsikan obyek yang diteliti sehingga mendapatkan gambaran secara menyeluruh. Selanjutnya data tersebut dilakukan analisis berdasarkan teori fiqih siyasah dusturiyah dengan menggunakan metode deduktif karena menganalisis melalui penalaran dari bentuk yang umum untuk mencapai suatu bentuk khusus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Penunjukan Aziz Samsoeddin oleh Setnov sebagai calon ketua DPR bersamaan dengan surat pengunduran dirinya ditentang oleh partai golkar dan anggota Fraksi DPR lainnya. Karena tidak sesuai dengan Peraturan DPR No.1 tahun 2014 tentang Tatib dan UU. No.17 tahun 2017 tentang MD3. Partai Golkar yang berhak menunjuk Calon Ketua DPR pada Fraksi DPR dalam sidang paripurna. Jika ditinjau dari prespektif fiqih siyasah dustu>riyah, antara Pemilihan Ketua DPR dan Ahlul halli wal ‘aqd dalam sistem ketatanegaraan Islam sangat berbeda. Kesimpulan yang bisa diambil ialah mekanisme penunjukan Aziz Samsoeddin sebagai calon ketua DPR secara sepihak dari Setnov, bukan fraksi golkar maka tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku karena menurut UU MD3 dan Peraturan DPR tentang tatib pengusulannya harus melalui fraksi yang ada di DPR. Sementara itu terpilihnya seorang pemimpin yang berkualitas ditentukan oleh kualitas para pemilihnya.